Kredit Foto: Ist
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi desakan masyarakat agar seluruh anggota DPR membuka dan memverifikasi ijazah serta riwayat pendidikan mereka.
Dasco menyebut dokumen persyaratan pendidikan para calon anggota legislatif telah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat proses pencalonan.
Menurut Dasco, masyarakat dapat menelusuri informasi mengenai latar belakang pendidikan anggota DPR melalui data pencalonan yang tersedia di KPU.
Pernyataan itu disampaikan Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026), merespons polemik transparansi ijazah anggota DPR yang belakangan menjadi perhatian publik.
Desakan keterbukaan tersebut juga muncul melalui petisi yang meminta verifikasi riwayat pendidikan para wakil rakyat.
"Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua," ujar Dasco.
Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, setiap calon anggota DPR harus mengikuti mekanisme administrasi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam proses pencalonan.
Salah satunya adalah menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kualifikasi pendidikan kepada KPU.
Karena itu, menurut Dasco, informasi mengenai riwayat pendidikan para anggota DPR dapat ditelusuri melalui dokumen pencalonan yang disampaikan sebelum mereka ditetapkan sebagai anggota legislatif terpilih.
Persyaratan menjadi calon anggota DPR RI diatur dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.
Dalam ketentuan tersebut, calon anggota DPR diwajibkan memiliki pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau sekolah lain yang sederajat.
Selain persyaratan pendidikan, calon anggota DPR juga harus berusia paling rendah 21 tahun, bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mampu berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia.
Calon anggota DPR juga diwajibkan menjadi anggota partai politik peserta pemilu.
Polemik transparansi ijazah anggota DPR ini kembali menyoroti pentingnya keterbukaan informasi mengenai latar belakang pendidikan pejabat publik.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: