Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Publik Tagih Ijazah Anggota Dewan Usai Gibran Mundur, Loyalis Prabowo: Bisa Dilihat Mungkin di KPU

Publik Tagih Ijazah Anggota Dewan Usai Gibran Mundur, Loyalis Prabowo: Bisa Dilihat Mungkin di KPU Kredit Foto: Istihanah
Warta Ekonomi, Jakarta -

Munculnya petisi yang mendesak keterbukaan ijazah seluruh anggota dewan menjadi perhatian publik di tengah dinamika politik mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Petisi tersebut mendorong agar dokumen pendidikan para wakil rakyat dibuka dan diverifikasi sehingga masyarakat dapat mengetahui rekam jejak akademik anggota legislatif.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad memberikan respons santai atas hal itu. Loyalis Presiden Prabowo Subianto tersebut menyebut masyarakat sebenarnya dapat menelusuri informasi mengenai pendidikan anggota DPR melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga: Usai Badak Jawa Mau Direlokasi, Kini Bahlil Tetapkan Perairan Ujung Kulon Jadi Wilayah Usaha Tambang

Menurut Dasco, dokumen dan informasi administratif para anggota dewan telah diserahkan ketika mereka mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg). Persyaratan tersebut menjadi bagian dari proses pencalonan yang ditangani penyelenggara pemilu.

“Ya, sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota dewan itu kan di KPU. Sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU,” kata Dasco dikutip Selasa (17/11/2026).

Dasco menjelaskan bahwa informasi mengenai para anggota dewan ketika masih berstatus sebagai calon legislatif sudah tercatat dalam administrasi di KPU.

Karena itu, ia mengarahkan masyarakat yang ingin mengetahui rekam jejak pendidikan anggota dewan untuk menelusuri informasi pencalonan yang tersedia melalui lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Ia menegaskan bahwa data mengenai calon anggota legislatif tidak muncul setelah seseorang terpilih menjadi anggota DPR. Informasi tersebut sudah disampaikan dalam tahapan pencalonan sebelum pemungutan suara berlangsung.

“Data-data mengenai calon sebelum jadi, pada waktu menjadi calon legislatif, itu ada semua,” pungkasnya.

Adapun desakan ini sendiri muncul tidak terlepas dari pengunduran diri sosok dari Gibran Rakabuming. Ia diketahui meletakkan jabatannya setelah 2 tahun 23 hari duduk sebagai Wakil Presiden RI. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Gibran dalam surat tersebut mengklaim bahwa keputusannya murni diambil atas dasar permintaan sendiri. Kalimat krusial yang paling banyak disorot publik adalah pesannya yang menegaskan bahwa ada hal yang jauh lebih besar dan harus diselamatkan ketimbang mempertahankan jabatannya.

"Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri," kata Gibran.

Gibran juga menegaskan bahwa pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden tidak berarti dirinya akan mengambil posisi berseberangan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Wagub Banten Soal Nasib Badak Jawa dan Ujung Kulon: Jangan Bilang Ada 50, Ternyata Cuma 10

Sebaliknya, ia meminta para pendukung dan kelompok relawannya tetap memberikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo hingga akhir masa jabatan pada 2029.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar