Komisi III DPR Dorong Percepatan RUU Penyadapan, Minta Server dan Alat Sadap Aparat Diaudit
Kredit Foto: Reuters/Kacper Pempel
Komisi III DPR RI mendorong percepatan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat dari praktik penyadapan ilegal.
Urgensi regulasi tersebut dinilai semakin meningkat seiring munculnya berbagai persoalan dugaan penyalahgunaan teknologi penyadapan yang berpotensi mengancam hak privasi warga negara.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pembahasan mengenai RUU Penyadapan sebenarnya telah menjadi perhatian komisi sejak periode DPR sebelumnya. Bahkan, sejumlah kegiatan pendalaman telah dilakukan, termasuk studi perbandingan secara daring dengan negara lain.
“Sebetulnya di periode lalu, Komisi III sudah melakukan beberapa kegiatan terkait RUU Penyadapan. Bahkan, kami sudah melakukan perbandingan secara daring dengan negara-negara lain,” ujar Habiburokhman.
Menurutnya, kebutuhan terhadap aturan penyadapan semakin mendesak di tengah persoalan dugaan penyadapan ilegal yang menjadi perhatian masyarakat. Ia juga menyinggung adanya dugaan makar yang dituduhkan kepada Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama jajaran di kepolisian.
Habiburokhman menilai masyarakat semakin menyadari adanya potensi ancaman terhadap privasi dan keamanan komunikasi apabila penyadapan dilakukan tanpa dasar hukum serta mekanisme pengawasan yang jelas.
Server dan Alat Sadap Aparat Diaudit
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mendorong agar RUU Penyadapan mengatur mekanisme pengawasan dan audit terhadap server serta perangkat penyadapan yang dimiliki institusi penegak hukum.
Politikus Fraksi PKS tersebut menilai pengawasan diperlukan untuk memastikan seluruh perangkat penyadapan digunakan sesuai kepentingan penegakan hukum dan tidak disalahgunakan.
Nasir mengaku mencermati penjelasan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri bahwa lembaga tersebut tidak melakukan penyidikan. Kabaintelkam, menurut penjelasan yang diterimanya, memberikan dukungan berupa bantuan teknis, taktis, dan kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum.
Berangkat dari penjelasan tersebut, Nasir ingin mengetahui sejauh mana Kabaintelkam memiliki gambaran mengenai mekanisme pengawasan terhadap server dan perangkat penyadapan yang digunakan institusi penegak hukum.
“Kami ingin mendapatkan informasi, apakah sudah ada gambaran dari Kabaintelkam terkait server dan alat sadap yang dimiliki oleh instansi penegak hukum, sehingga kemudian bisa diawasi, bisa diaudit, sehingga tidak disalahgunakan,” ujar Nasir.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Nasir, audit terhadap server dan perangkat penyadapan penting untuk memastikan penggunaan teknologi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mekanisme audit, pemanfaatan alat sadap dapat diperiksa agar benar-benar ditujukan bagi kepentingan penegakan hukum, bukan kepentingan lain di luar ketentuan.
Nasir juga menyoroti penggunaan perangkat penyadapan yang dapat dibawa dan dipindahkan ke berbagai lokasi, sementara server penyimpanan atau pengelolaan datanya berada di satu tempat tertentu.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu diatur secara jelas dalam RUU Penyadapan agar penggunaan perangkat dapat dipantau dan diawasi.
“Selama ini kan kemudian mendengar bahwa ada alat sadap yang dibawa kemari, alat sadap yang dibawa ke situ, server-nya memang di satu tempat, tapi alat sadapnya ke mana-mana kira-kira begitu. Nah, ini seperti apa kira-kira ke depan dalam konteks penegakan hukum,” ungkapnya.
Ia berharap pengaturan dalam RUU Penyadapan nantinya tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum, tetapi juga memastikan perlindungan hak privasi masyarakat melalui sistem pengawasan dan audit yang memadai.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: