Gibran Berpotensi Diminta Kembalikan Uang Negara, Mahfud MD: Kalau Ada yang Iseng Pakai Class Action
Kredit Foto: Rena Laila Wuri
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut kelompok masyarakat bisa menggugat negara lewat mekanisme class action agar biaya yang telah dipakai selama Gibran Rakabuming Raka menjabat wakil presiden dikembalikan.
Gugatan itu dimungkinkan karena surat penyetaraan ijazah Gibran kini dianggap tidak pernah ada. Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube bersama Rizal Mustary, Selasa (17/11/2026).
Pembahasan bermula dari pertanyaan Rizal tentang dampak pencabutan surat tersebut. Rizal menyebut selama dua tahun Gibran menjalankan tugas sebagai wakil presiden, lalu bertanya apa konsekuensi hukum bagi keputusan-keputusan yang dihasilkan selama periode itu.
Mahfud menjawab bahwa status hukum surat tersebut berimbas pada status jabatan Gibran. “Selama periode 2 tahun Gibran sebagai wapres, dengan sekarang surat itu dianggap tidak ada, sehingga Gibran dianggap tidak jadi wapres,” kata Mahfud.
Dari situ ia menyebut adanya jalur gugatan. “Kalau ada yang iseng, bisa mengajukan class action. Gugat itu agar dikembalikan semua yang pernah dipakai untuk negara,” ujarnya. Saat Rizal memastikan apakah hal itu memang bisa dilakukan, Mahfud menjawab singkat, “Bisa.”
Rizal kembali menegaskan pertanyaannya, yakni apakah segala konsekuensi hukum sejak Gibran dilantik hingga mundur dianggap tidak ada karena surat penyetaraannya tidak ada. Mahfud menjawab, “Ada konsekuensi hukumnya, bisa class action.”
Mahfud kemudian menjelaskan siapa yang dapat mengajukan gugatan semacam itu. Menurut dia, class action diajukan oleh pihak yang mengatasnamakan kelompok masyarakat di bidang tertentu. “Class action itu artinya orang mengatasnamakan masyarakat di bidang tertentu. Misalnya perhimpunan politik, perhimpunan ketatanegaraan, kelompoklah,” katanya.
Ia mencontohkan gugatan serupa yang pernah diajukan kelompok lingkungan terhadap negara. “Kayak kelompok lingkungan kan bisa menggugat negara, dan banyak yang berhasil juga,” ujar Mahfud. “Oleh sebab itu, kalau mau dicoba ke situ, bisa.”
Mahfud mengaitkan peluang gugatan ini dengan pencabutan surat penyetaraan oleh pemerintah. Ia menyebut surat itu dicabut per 11 November, sehingga secara administratif tidak ada lagi. “Per tanggal 11 November itu pemerintah melaksanakan putusan dengan mencabut itu, sehingga tidak ada lagi suket itu,” kata Mahfud.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait: