Kredit Foto: Divhumas Polri
Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EHS) setelah dinyatakan melanggar Kode Etik Profesi Polri terkait dugaan penyadapan ilegal. Putusan tersebut diambil dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (17/11/2026).
Meski dijatuhi sanksi pemecatan, Eko Hadi menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, keputusan PTDH tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik terhadap setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Polri akan terus melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran. Polri senantiasa berkomitmen menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law,” ujar Trunoyudo di Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).
Berdasarkan fakta persidangan, Eko Hadi dinyatakan melakukan pemufakatan terkait kegiatan akses ilegal (illegal access), berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural.
Atas pelanggaran tersebut, majelis sidang menjatuhkan dua jenis sanksi. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
Baca Juga: Prabowo Minta Polri Percepat Pengembalian 70% Aset Negara
Putusan tersebut mengacu pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026.
Trunoyudo menegaskan, penegakan kode etik berlaku bagi seluruh anggota Polri tanpa memandang pangkat maupun jabatan. Karena itu, setiap personel yang melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel,” tegasnya.
Adapun sidang KKEP terhadap Eko Hadi berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 18.00 WIB di Ruang Sidang Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divpropam Polri, Gedung Presisi 3, Lantai 2, Mabes Polri.
Persidangan dipimpin Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, dengan menghadirkan sembilan orang saksi, termasuk satu saksi yang meringankan berinisial DR atas permintaan terduga pelanggar.
Terkait pengajuan banding, Trunoyudo menjelaskan bahwa proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme dalam Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026. Nantinya, Polri akan membentuk Komisi Banding untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut.
Setelah dijatuhi sanksi administratif PTDH, Eko Hadi selanjutnya akan kembali ke Bareskrim Polri untuk menjalani proses pidana yang ditangani penyidik Bareskrim.
Sementara itu, Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam yang turut menyaksikan persidangan menilai proses sidang KKEP telah berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Ia menyebut seluruh pihak telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan, menguraikan alur kewenangan, hingga mengungkap fakta yang berkaitan dengan perkara. Terduga pelanggar juga diberikan kesempatan menghadirkan saksi yang meringankan serta menyampaikan pembelaan.
“Kami melihat mekanisme yang berlangsung tadi sudah berjalan sesuai dengan aturan. Kompolnas menilai kredibilitas mekanisme persidangan yang diselenggarakan hari ini tetap terjaga,” kata Choirul Anam.
Choirul Anam juga mengungkapkan bahwa dalam persidangan terdapat pernyataan penyesalan dan permintaan maaf dari Eko Hadi, meskipun yang bersangkutan tetap mengajukan banding atas putusan PTDH.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Syarief Muhammad Syafiq
Editor: Istihanah