Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Permintaan Maaf Raffi Ahmad Dikritik Psikolog

        Permintaan Maaf Raffi Ahmad Dikritik Psikolog Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Psikolog Lita Gading mengkritik permintaan maaf Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, terkait polemik kerja sama perusahaan miliknya dengan sejumlah kementerian.

        Lita menilai permintaan maaf yang disertai klarifikasi tidak cukup untuk menjawab persoalan. Ia juga mempertanyakan transparansi proyek-proyek lain yang belum terungkap ke publik.

        "Kalian sudah dengar permintaan maaf Raffi? Seperti itu aja terus-menerus, minta maaf terus klarifikasi," ujar Lita melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @litagading, Selasa (17/11/2026).

        Ia kemudian mempertanyakan kemungkinan adanya kerja sama lain yang belum diketahui publik. Menurutnya, persoalan tidak seharusnya dianggap selesai hanya dengan permintaan maaf setelah sebuah temuan menjadi sorotan.

        "Itu yang ketahuan, gimana dengan yang tidak ketahuan, kalau ketahuan cukup minta maaf," lanjutnya.

        Lita juga mengingatkan bahwa permintaan maaf tidak boleh sekadar menjadi formalitas atau membaca pernyataan yang sudah disiapkan. Menurutnya, permintaan maaf harus disertai pemahaman terhadap persoalan dan kondisi masyarakat.

        "Memaknai minta maaf itu bukan cuma membaca pointer, tapi memaknai secara real dan kenyataan yang ada di lapangan," tegasnya.

        Ia pun menekankan pentingnya keterbukaan, terutama dalam persoalan yang berkaitan dengan anggaran dan kepentingan masyarakat.

        "Segala sesuatu itu harus terbuka," pungkas Lita.

        Baca Juga: Reaksi Raffi Ahmad Usai Masuk Daftar Korban Sadap Listyo Sigit Cs

        Raffi sebelumnya mengungkapkan pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024 mengenai kelanjutan pekerjaannya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.

        Menurut Raffi, hasil konsultasi saat itu menyatakan aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Meski demikian, ia mengakui statusnya sebagai pejabat publik membuat aspek etika, kepatutan, dan kepercayaan masyarakat harus menjadi pertimbangan.

        Ia pun berjanji lebih berhati-hati agar persoalan serupa tidak terulang.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Amry Nur Hidayat
        Editor: Amry Nur Hidayat

        Tag Terkait:

        Bagikan Artikel: