Mike Tyson hingga Muhammad Ali Pernah Terima Gelar Kehormatan, Bagaimana dengan Raffi Ahmad?
Oleh: Solihin - Direktur Eksekutif IJBNet
Kredit Foto: Ist
Gelar Doktor Honoris Causa (Dr. H.C.) berbeda dari gelar doktor akademik. Dunia internasional telah lama memberikan gelar kehormatan kepada tokoh olahraga, seni, hiburan, kemanusiaan, dan berbagai profesi lainnya atas kontribusi serta pencapaian mereka.
Perbincangan mengenai gelar Doktor Honoris Causa yang diterima Raffi Ahmad dari Universal Institute of Professional Management (UIPM) di Thailand pada September 2024 sempat menjadi perhatian publik. Polemik tersebut perlu ditempatkan dalam pemahaman yang tepat mengenai arti gelar kehormatan, prestasi profesional, dan kedudukan lembaga pemberi penghargaan.
Ada beberapa hal yang perlu dipisahkan agar masyarakat tidak salah memahami persoalan ini.
1. Raffi Ahmad Menerima Gelar Kehormatan dari UIPM di Thailand
Raffi Ahmad menerima gelar kehormatan dari UIPM di Thailand dalam bidang Event Management and Global Digital Development pada September 2024.
Menurut UIPM, pemberian gelar tersebut dikaitkan dengan perjalanan panjang Raffi di industri hiburan, pengembangan kegiatan bisnis, serta kontribusinya dalam industri kreatif dan digital.
Raffi dikenal sebagai figur publik yang membangun karier selama puluhan tahun. Ia juga mengembangkan berbagai kegiatan usaha dan aktivitas sosial. Pencapaian profesional seperti itu merupakan bagian dari perjalanan seseorang yang patut dinilai berdasarkan karya, kontribusi, dan dampaknya.
Namun, penghargaan profesional perlu dibedakan dari pengakuan akademik. Gelar kehormatan tidak dapat diperlakukan sebagai pengganti pendidikan doktoral, dan kredibilitasnya tetap berkaitan dengan reputasi serta kewenangan lembaga yang memberikannya.
Karena itu, pembahasan mengenai gelar Raffi perlu melihat dua aspek sekaligus: kontribusi profesional penerima dan legitimasi lembaga pemberi penghargaan.
2. Apa Sebenarnya Doktor Honoris Causa?
Doktor Honoris Causa berasal dari bahasa Latin yang secara umum berarti doktor yang diberikan sebagai penghormatan.
Gelar ini berbeda dari gelar doktor akademik atau Ph.D.
Gelar doktor akademik diperoleh melalui proses pendidikan dan penelitian tingkat doktoral, termasuk penyusunan disertasi serta pemenuhan persyaratan akademik.
Sementara itu, Doktor Honoris Causa merupakan penghargaan yang diberikan oleh lembaga pendidikan tinggi kepada seseorang atas jasa, prestasi, pengabdian, atau kontribusi luar biasa dalam bidang tertentu.
Penerimanya tidak harus menempuh pendidikan doktoral sebagaimana mahasiswa program Ph.D. Akan tetapi, pemberian gelar kehormatan tetap harus mengikuti kriteria, kewenangan, dan prosedur yang berlaku bagi lembaga pemberinya.
Dalam konteks Indonesia, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan kepada individu yang layak memperoleh penghargaan atas jasa luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.
Dengan demikian, seseorang yang tidak memiliki gelar doktor akademik tetap dapat menerima gelar doktor kehormatan. Namun, prinsip tersebut tidak berarti setiap lembaga dapat memberikan gelar tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku.
3. Dunia Internasional Juga Memberikan Gelar Kehormatan kepada Tokoh Olahraga dan Hiburan
Pemberian gelar doktor kehormatan kepada tokoh yang bukan akademisi bukan sesuatu yang baru.
Mike Tyson
Mike Tyson, mantan juara dunia tinju kelas berat, menerima gelar Honorary Doctor of Humane Letters dari Central State University, Amerika Serikat, pada 25 April 1989.
Pemberitaan Los Angeles Times pada tanggal tersebut menyebutkan bahwa Tyson merupakan seseorang yang tidak menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas. Namun, universitas tetap memberikan gelar kehormatan kepadanya. Pihak universitas mengaitkan penghargaan itu dengan pengaruh positifnya terhadap generasi muda serta nilai kerja keras, ketekunan, dan kemampuannya mengatasi berbagai hambatan.
Muhammad Ali
Muhammad Ali, legenda tinju dunia, menerima gelar Doctor of Humanities dari Princeton University pada 5 Juni 2007.
Princeton memberikan penghargaan tersebut dengan mempertimbangkan prestasi Ali sebagai petinju sekaligus kontribusinya dalam kegiatan kemanusiaan, perjuangan kesetaraan, keadilan, dan martabat manusia.
Dua contoh tersebut memperlihatkan bahwa gelar doktor kehormatan memang memiliki tujuan berbeda dari gelar doktor akademik. Penghargaan dapat diberikan kepada seseorang karena kontribusinya di luar ruang kelas dan kegiatan penelitian.
Namun, contoh tersebut juga memperlihatkan pentingnya kredibilitas lembaga pemberi penghargaan. Central State University dan Princeton University memiliki kedudukan akademik serta prosedur pemberian gelar kehormatan yang dapat ditelusuri secara terbuka.
4. Kedudukan UIPM di Thailand dan Yayasan UIPM di Indonesia Harus Dibedakan
Salah satu sumber kesalahpahaman dalam polemik Raffi Ahmad adalah pencampuradukan antara lokasi pemberian gelar dan keberadaan badan hukum UIPM di Indonesia.
Gelar kehormatan Raffi diberikan oleh UIPM dalam sebuah acara di Thailand. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai gelar tersebut perlu mengacu pada identitas lembaga pemberi, kewenangannya, proses pemberian gelar, serta ketentuan yang berlaku di negara tempat lembaga tersebut beroperasi.
Sementara itu, keberadaan UIPM di Indonesia memiliki konteks kelembagaan tersendiri.
Yayasan Universal Institute of Professional Management mencantumkan dasar pendirian berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0004575.AH.01.04.Tahun 2018. Yayasan tersebut juga mencantumkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1409230107151.
Namun, perlu dipahami bahwa pengesahan badan hukum yayasan dan kepemilikan NIB tidak otomatis membuktikan bahwa suatu yayasan telah memperoleh izin sebagai perguruan tinggi atau berwenang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan menerbitkan gelar akademik.
Persoalan ini pernah menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Pada Oktober 2024, Kemendikbudristek menyampaikan hasil pemeriksaan LLDikti Wilayah IV yang tidak menemukan aktivitas operasional perguruan tinggi maupun perkantoran UIPM di alamat yang tercantum di Bekasi. Pemerintah juga menyatakan UIPM belum memiliki izin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia.
Dengan demikian, dua persoalan perlu dibedakan. Pertama, status hukum yayasan sebagai badan hukum Indonesia. Kedua, kewenangan menyelenggarakan pendidikan tinggi dan memberikan gelar akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
Keberadaan badan hukum yayasan tidak dengan sendirinya menjawab persoalan kedua.
Karena itu, tidak tepat apabila semua persoalan mengenai gelar Raffi Ahmad di Thailand secara otomatis disamakan dengan kegiatan Yayasan UIPM di Indonesia. Namun, pemisahan tersebut juga tidak boleh digunakan untuk menghindari pertanyaan mengenai kredibilitas dan kewenangan lembaga pemberi gelar.
5. Status Konsultatif UIPM di PBB Bukan Akreditasi Akademik
Dalam kegiatan publikasi ilmiah, UIPM mencantumkan Universal Journal dengan ISSN 2721-7132 sebagai jurnal elektronik yang diterbitkannya.
ISSN merupakan nomor identifikasi publikasi berkala. Pencantuman ISSN perlu dibedakan dari akreditasi jurnal, pengindeksan, maupun pengakuan terhadap mutu setiap artikel. Status masing-masing harus diperiksa melalui lembaga yang berwenang.
Di tingkat internasional, Universal Institute of Professional Management tercatat dalam basis data resmi United Nations Civil Society Participation sebagai organisasi yang memperoleh Special Consultative Status pada United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) sejak 2022, dengan kode profil 677556.
Status konsultatif khusus tersebut memberikan ruang bagi organisasi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses konsultasi, menyampaikan informasi, pengetahuan, pandangan, dan rekomendasi dalam bidang yang relevan dengan agenda ECOSOC.
Peran organisasi masyarakat sipil dalam kerangka ini dapat mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, termasuk 17 Sustainable Development Goals (SDGs), seperti pendidikan berkualitas, pengentasan kemiskinan, kesehatan, perdamaian, dan kemitraan.
Namun, ada hal yang perlu dipahami secara tepat. Status konsultatif ECOSOC bukan berarti UIPM merupakan bagian dari pemerintahan PBB, memperoleh akreditasi akademik dari PBB, atau memiliki kewenangan untuk mengesahkan gelar doktor atas nama organisasi internasional tersebut.
Status itu merupakan bentuk pengakuan terhadap kedudukan organisasi dalam mekanisme partisipasi masyarakat sipil di lingkungan ECOSOC. Kredibilitas akademik sebuah perguruan tinggi tetap harus dinilai melalui mekanisme pengakuan dan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang relevan.
6. Mengapa Masyarakat Perlu Melihat Prestasi Profesional secara Lebih Luas?
Kita perlu membangun cara pandang yang lebih adil terhadap keberhasilan seseorang.
Tidak semua orang sukses harus melalui jalur pendidikan yang sama. Ada yang berhasil melalui pendidikan formal, ada yang membangun usaha, ada yang berprestasi di bidang olahraga, seni, teknologi, kemanusiaan, dan industri kreatif.
Raffi Ahmad merupakan contoh figur publik yang membangun karier di industri hiburan dan kemudian mengembangkan berbagai kegiatan usaha. Perjalanan profesional seperti itu layak dinilai berdasarkan karya, kontribusi, integritas, dan dampaknya bagi masyarakat.
Tentu saja, penghargaan kehormatan tetap dapat dikritisi secara objektif. Masyarakat berhak bertanya mengenai kriteria, prosedur, dan kredibilitas lembaga pemberi gelar.
Namun, kritik seharusnya didasarkan pada bukti, bukan penghinaan atau anggapan bahwa setiap penerima gelar kehormatan pasti tidak layak.
Menghargai prestasi profesional tidak berarti mengabaikan standar akademik. Sebaliknya, menjaga standar akademik juga tidak berarti merendahkan pencapaian seseorang yang tidak berasal dari dunia pendidikan formal.
7. Gelar Akademik Bukan Satu-satunya Ukuran Kualitas Wakil Rakyat
Di sisi lain, kita juga perlu melihat fenomena banyak tokoh dari berbagai latar belakang profesi, termasuk selebritas dan pengusaha, yang terjun ke dunia politik dan menjadi anggota DPR.
Menjadi anggota DPR merupakan amanah publik. Mereka dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan masyarakat, menyusun undang-undang, mengawasi pemerintahan, dan menjalankan fungsi anggaran.
Gaji dan berbagai fasilitas anggota DPR bersumber dari anggaran negara yang berasal dari uang publik. Karena itu, setiap anggota DPR wajib mempertanggungjawabkan kinerja dan penggunaan fasilitas tersebut kepada masyarakat.
Pertanyaan pentingnya bukan semata-mata apakah seseorang lulusan S1, S2, atau S3. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:
-
Apakah ia benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat?
-
Apakah ia menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran secara bertanggung jawab?
-
Apakah ia memiliki integritas dan tidak menyalahgunakan jabatan?
-
Apakah kehadiran dan pekerjaannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat?
-
Apakah ia tetap memperhatikan kehidupan rakyat kecil setelah memperoleh jabatan dan fasilitas negara?
Rakyat yang hidup dengan penghasilan terbatas memiliki hak untuk mendapatkan wakil yang sungguh-sungguh bekerja bagi kepentingan mereka.
Tidak boleh terjadi jabatan publik hanya menjadi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, sementara persoalan masyarakat yang diwakili justru tidak mendapatkan perhatian.
Namun, penilaian tersebut harus ditujukan kepada kinerja masing-masing wakil rakyat berdasarkan fakta, bukan digeneralisasi kepada seluruh anggota DPR.
Hargai Prestasi, Uji Kredibilitas, dan Tuntut Tanggung Jawab
Gelar Doktor Honoris Causa bukanlah gelar yang sama dengan doktor akademik. Keduanya memiliki jalur, tujuan, dan dasar pemberian yang berbeda.
Mike Tyson dan Muhammad Ali merupakan contoh bahwa tokoh olahraga dunia dapat memperoleh gelar doktor kehormatan dari universitas di Amerika Serikat. Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa prestasi dan kontribusi profesional juga dapat menjadi dasar pemberian penghargaan kehormatan.
Raffi Ahmad menerima gelar kehormatan dari UIPM di Thailand atas kontribusi yang menurut lembaga pemberi dikaitkan dengan perjalanan profesionalnya di industri hiburan dan pengembangan digital.
Namun, penghargaan tersebut tetap perlu dinilai berdasarkan kredibilitas lembaga pemberi, kewenangan akademiknya, serta prosedur yang digunakan. Status konsultatif suatu organisasi di PBB dan keberadaan badan hukum yayasan di Indonesia tidak dapat dijadikan pengganti bukti akreditasi atau pengakuan akademik.
Pada akhirnya, masyarakat sebaiknya tidak terjebak dalam penghinaan terhadap gelar atau pribadi seseorang. Kita perlu menghargai prestasi, tetap kritis terhadap kredibilitas lembaga pemberi penghargaan, dan menuntut tanggung jawab dari siapa pun yang menerima amanah publik.
Gelar akademik penting, tetapi integritas, karya, kontribusi, dan tanggung jawab kepada masyarakat juga merupakan ukuran kualitas manusia.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait: