Kredit Foto: Istimewa
Penyedia indeks global FTSE Russell mempertahankan Indonesia dalam klasifikasi Secondary Emerging Market dan tidak memasukkan pasar modal Tanah Air ke dalam daftar pemantauan atau Watch List. Keputusan ini menjadi sinyal positif bagi pasar modal Indonesia di tengah upaya otoritas memperbaiki transparansi dan tata kelola perdagangan saham.
Dalam laporan Indonesia – Index Treatment for the December 2026 Index Review tertanggal 13 November 2026, FTSE Russell mengapresiasi sejumlah langkah reformasi yang telah dilakukan otoritas pasar modal Indonesia. Meski demikian, penyedia indeks tersebut masih membutuhkan waktu untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan sebelum mempertimbangkan perubahan lebih lanjut terhadap perlakuan indeks saham Indonesia.
Sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian FTSE Russell mencakup transparansi data kepemilikan saham, penguatan sistem dan kriteria pengawasan perdagangan, serta konsistensi penerapan regulasi dan penegakan hukum.
Menanggapi keputusan tersebut, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menegaskan pihaknya menghormati kewenangan dan independensi setiap penyedia indeks global dalam menentukan kebijakan terkait pasar modal suatu negara.
"Kami selalu menghormati kewenangan dan independensi global index provider. Kami juga secara konsisten akan terus melakukan reformasi untuk menghadirkan transparansi yang lebih baik, likuiditas yang lebih tinggi, dan pengawasan yang lebih efektif," ujar Jeffrey dalam keterangan resminya, Rabu (18/11/2026).
Sebagai bagian dari reformasi tersebut, BEI terus memperkuat transparansi pasar modal melalui penyempurnaan pengawasan perdagangan dan penguatan tata kelola mekanisme High Shareholding Concentration (HSC).
BEI juga telah membentuk Komite HSC yang sebagian besar anggotanya berasal dari pihak independen guna memperkuat objektivitas dan tata kelola. Selain itu, bursa turut mengimplementasikan kewajiban pemenuhan jumlah saham beredar di publik atau free float serta jumlah pemegang saham bagi perusahaan tercatat.
Bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), BEI juga melengkapi data kepemilikan saham di atas 1% dengan informasi mengenai status pemegang saham sebagai pengendali maupun afiliasi pengendali.
Data kepemilikan saham dengan konsentrasi tinggi juga disampaikan kepada publik. Langkah tersebut disertai peningkatan pemeriksaan transaksi untuk memperkuat pengawasan terhadap potensi praktik manipulasi pasar.
Di sisi lain, FTSE Russell tetap menerapkan sejumlah penyesuaian dalam evaluasi indeks Desember 2026. Salah satunya adalah penghapusan saham yang terkena peringatan konsentrasi kepemilikan tinggi atau HSC dari indeks terkait.
Penghapusan tersebut menggunakan harga pasar dan berlaku efektif pada pembukaan perdagangan 21 Desember 2026.
Sementara itu, sejumlah perubahan lainnya masih ditangguhkan hingga setidaknya evaluasi Maret 2027. Penyesuaian yang ditangguhkan mencakup penambahan konstituen baru, termasuk saham hasil penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO), peningkatan porsi free float, serta perubahan tertentu pada klasifikasi kapitalisasi pasar dan weight adjustment factor (WAF).
Baca Juga: Suspensi Lebih dari 90 Hari, BEI Resmi Tendang Paramitra Alfa Sekuritas dari Bursa
Baca Juga: FTSE Russell Tendang 14 Saham RI, BEI: Kami Terus Reformasi Pasar Modal
Dengan demikian, keputusan mempertahankan status Indonesia belum berarti seluruh agenda reformasi pasar modal telah selesai. FTSE Russell masih akan memantau perkembangan kebijakan dan implementasinya sebelum menentukan perlakuan indeks pada evaluasi berikutnya.
Periode hingga Maret 2027 menjadi kesempatan bagi otoritas pasar modal untuk membuktikan efektivitas reformasi, khususnya dalam meningkatkan keterbukaan struktur kepemilikan saham, memperkuat pengawasan perdagangan, serta menjaga konsistensi penegakan aturan.
Keputusan FTSE Russell tersebut juga menjadi perhatian investor karena perubahan klasifikasi maupun komposisi indeks global berpotensi memengaruhi aliran investasi dari investor yang menggunakan indeks sebagai acuan pengelolaan portofolio.
Ke depan, FTSE Russell akan terus berkomunikasi dengan otoritas terkait dan mempertimbangkan perkembangan reformasi sebelum menentukan kebijakan indeks Indonesia selanjutnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Merlina Aryanti
Editor: Dian Ihsan
Tag Terkait: