Gibran Mundur tapi Masih Dapat Dana Pensiun, Mahfud MD: Pencalonan Harus Dibawa ke Jalur Pidana
Kredit Foto: Rena Laila Wuri
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan konstitusi tidak mengatur pertanggungjawaban khusus bagi pejabat yang mundur dari jabatan, sehingga mundurnya Gibran Rakabuming Raka tidak otomatis disertai hukuman.
Menurutnya, jika publik menilai hal itu tidak adil, jalan yang tersedia adalah mengejar pertanggungjawaban pidana atas proses pencalonan Gibran. Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube bersama Rizal Mustary, Selasa (17/11/2026).
Rizal menyampaikan keberatan yang ramai di media sosial. Menurut dia, publik menilai ada cacat hukum dalam pencalonan Gibran sebagaimana tercermin dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, tetapi Gibran mundur begitu saja tanpa hukuman. Ia lalu bertanya bagaimana konstitusi memandang hal itu.
Mahfud menjawab bahwa aturannya hanya bersifat umum. “Konstitusi kita enggak ngatur, kecuali ngatur secara umum bahwa presiden itu kalau berhenti karena mundur, berarti dia mendapat pensiun dan hak-hak lain,” kata Mahfud.
Ia menjelaskan perbedaan antara berhenti karena mundur dan karena diberhentikan. “Kalau berhenti karena diberhentikan, tetap dapat hak administratif, cuma enggak dapat gaji pokok. Itu aja bedanya,” ujarnya.
Mahfud mengakui kondisi itu tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat. “Apakah itu adil terhadap kasus Gibran menurut rasa keadilan masyarakat? Enggak, dong. Dia masuknya curang, tapi hukumnya enggak ada,” katanya.
Meski demikian, Mahfud menyebut masih ada jalan lain. Ia menyarankan agar publik tidak berhenti pada soal pengunduran diri, tetapi menelusuri ada tidaknya tindak pidana dalam proses pencalonan. “Jadi kalau orang mengatakan bahwa ini enggak fair karena dia mundur tapi tidak ada persoalan pertanggungjawabannya, maka kejar pidananya. Kejar pidananya,” ujar Mahfud.
Baca Juga: Gibran Tak Seharusnya Disalahkan, Mahfud MD: Seperti Pinjam Mobil untuk Mencuri
Menurut dia, jika pidana itu terbukti, konsekuensinya bisa menyentuh hak-hak Gibran. “Kalau dari pidana terbukti bahwa dulu pencalonannya melalui pidana, minta dong pertanggungjawaban. Sekarang bisa pengadilan nanti memutus mencabut hak-hak politik dan mengembalikan uang yang sudah dipakai untuk negara. Terserah hakim, ya, jaksa menuntutnya,” kata Mahfud.
Mahfud juga menduga ada pihak yang enggan membawa perkara ini ke pengadilan. “Meskipun saya mengira mungkin orang takut mengajukan ini ke pengadilan,” ujarnya. “Tapi kalau mau menyelesaikan sungguh-sungguh, begitu.”
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait: