Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Febrie Adriansyah Curiga Disadap Sejak Tangani Kasus Korupsi Kakap

        Febrie Adriansyah Curiga Disadap Sejak Tangani Kasus Korupsi Kakap Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengaku curiga menjadi sasaran penyadapan sejak 2024, ketika pihaknya gencar menangani sejumlah perkara korupsi besar.

        Kecurigaan tersebut disampaikan Febrie saat menanggapi dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira Polri.

        Febrie menyinggung aktivitas penindakan kasus korupsi yang tengah dilakukan jajarannya, termasuk perkara terkait kepemilikan emas dan aset di Sentul yang disebutnya telah diperiksa.

        “Tapi, begitu kencangnya kita sedang melakukan penindakan, masa tiba-tiba seperti ini? Nah, kalian kan tahu bahwa tentang kepemilikan emas dan aset di Sentul kan sudah diperiksa orangnya,” kata Febrie.

        Ia juga mengungkit peristiwa penguntitan oleh anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri di kawasan Cipete, Jakarta, pada Agustus 2024. Saat itu, anggota Densus disebut tertangkap oleh petugas pengamanan internal Kejaksaan.

        “Kejadian awal di Cipete ketika kita sedang melaksanakan tugas tiba-tiba ada Densus yang tertangkap oleh pengamanan saya itu kan sudah pasti itu. Pasti kita juga terikuti sejak tahun 2024 ya kejadiannya,” ungkapnya.

        Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli dalam penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi, dan Irjen Slamet Uliandi.

        Dari 28 saksi tersebut, sebanyak 24 orang merupakan personel internal Polri. Tiga saksi lainnya berasal dari perusahaan penyedia layanan telekomunikasi, yakni Indosat, XL Smart, dan Telkomsel. Satu saksi lainnya merupakan pihak vendor sistem penyadapan.

        Adapun enam ahli yang dimintai keterangan terdiri atas dua ahli informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta empat ahli hukum pidana.

        Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan sasaran penyadapan mencakup berbagai kalangan, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, partai politik, tokoh politik, gubernur, hingga kepala kepolisian daerah (kapolda).

        Selain itu, daftar sasaran yang diduga menjadi objek penyadapan juga mencakup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan mahasiswa.

        Suyudi menegaskan, daftar tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan. Penyebutan nama atau lembaga dalam daftar sasaran dugaan penyadapan tidak berarti pihak-pihak tersebut terlibat dalam tindak pidana.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ferry Hidayat
        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: