Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Dugaan Penyadapan dan Makar Mencuat, Begini Penjelasan Yusril soal Pengamanan Prabowo

        Dugaan Penyadapan dan Makar Mencuat, Begini Penjelasan Yusril soal Pengamanan Prabowo Kredit Foto: BPMI
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Pengamanan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden tetap menjadi perhatian pemerintah di tengah pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal yang disebut berkaitan dengan tindak pidana makar. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan pengamanan keduanya tetap dijalankan oleh TNI.

        Pernyataan tersebut disampaikan Yusril saat menanggapi perkembangan penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Kasus ini menjadi perhatian karena penyidik tidak hanya menelusuri dugaan keterlibatan oknum di internal Polri, tetapi juga kemungkinan adanya pihak lain di balik tindakan tersebut.

        Yusril mengatakan, penyidikan perlu mengungkap secara menyeluruh siapa yang merencanakan, melaksanakan, dan berada di belakang dugaan penyadapan. Menurut dia, pemeriksaan tidak tertutup kemungkinan berkembang ke pihak di luar institusi Kepolisian apabila ditemukan bukti yang mendukung.

        "Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian," ujar Yusril dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

        Yusril juga menyinggung dugaan tujuan di balik penyadapan tersebut. Berdasarkan temuan terbaru yang disampaikan dalam perkembangan penyelidikan, terdapat dugaan upaya untuk melumpuhkan pemerintahan.

        Baca Juga: Yusril Ungkap Dugaan Tujuan Penyadapan Prabowo, Ada Upaya Lumpuhkan Pemerintahan?

        Namun, dugaan tersebut masih perlu didalami oleh penyidik. Pengusutan harus mencakup pihak yang diduga mengendalikan tindakan tersebut, termasuk tujuan dan kepentingan di balik penggunaan alat penyadapan.

        Di tengah perkembangan perkara, Yusril menegaskan bahwa pengamanan Presiden dan Wakil Presiden tetap dilakukan oleh TNI. Pernyataan ini menunjukkan bahwa aspek perlindungan terhadap pimpinan negara tetap menjadi bagian penting di tengah proses pengusutan kasus.

        Sementara itu, pemerintah juga berkomunikasi dengan DPR untuk memperkuat regulasi mengenai penyadapan. Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan kewenangan penggunaan alat sadap oleh lembaga yang berwenang tetap berjalan sesuai prosedur dan berada di bawah pengawasan ketat.

        Pengusutan dugaan penyadapan ilegal ini masih berjalan. Karena itu, dugaan keterlibatan pihak tertentu maupun tujuan di balik tindakan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Wahyu Pratama
        Editor: Wahyu Pratama

        Bagikan Artikel: