Kemendikdasmen Evaluasi Program 2026, Siapkan Revitalisasi 100.000 Sekolah pada 2027
Kredit Foto: Kemendikdasmen
Keberhasilan program pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan atau fasilitas yang dibangun. Lebih dari itu, program harus memberikan manfaat nyata bagi sekolah, guru, dan murid.
Atas dasar tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat evaluasi pelaksanaan program prioritas 2026 sekaligus menyiapkan percepatan program pada 2027.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa setiap program harus berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Program 2026 dan Akselerasi Program 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026).
“Kita usahakan semuanya tepat sasaran, kemudian tepat waktu, dan tepat guna,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangan resmi yang diterima Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, revitalisasi satuan pendidikan dan pemberian Papan Interaktif Digital (PID) bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena itu, pemerintah harus memastikan fasilitas yang telah diberikan dirawat dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal.
Untuk mengukur manfaat program tersebut, Kemendikdasmen juga akan memperkuat mekanisme survei sebagai pelengkap pemantauan dan evaluasi.
Abdul Mu’ti turut meminta seluruh jajaran kementerian lebih responsif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat. Kritik serta masukan, menurutnya, perlu diterima secara terbuka dan objektif, kemudian dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan.
Dalam hal komunikasi publik, ia mendorong penerapan pendekatan SIMI, yaitu Sosialisasi, Informasi, Mitigasi, dan Intervensi. Melalui pendekatan ini, kebijakan dan capaian kementerian harus disampaikan secara proaktif, transparan, berdasarkan fakta, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.
Pendekatan tersebut juga diharapkan dapat mengantisipasi penyebaran misinformasi, disinformasi, dan hoaks, sekaligus memastikan pemerintah memberikan respons yang tepat terhadap berbagai persoalan di masyarakat.
Revitalisasi 100.000 Sekolah Jadi Target 2027
Memasuki 2027, Kemendikdasmen menargetkan revitalisasi 100.000 satuan pendidikan. Abdul Mu’ti menegaskan, program ini harus memprioritaskan sekolah yang paling membutuhkan perbaikan.
Prioritas utama diberikan kepada sekolah dengan kondisi rusak berat, sekolah di wilayah terdampak bencana, serta sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Setelah itu, perhatian diarahkan kepada sekolah yang membutuhkan tambahan ruang kelas atau penataan lingkungan.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Abdul Mu’ti meminta unit pelaksana teknis (UPT) memperkuat koordinasi dengan dinas pendidikan. UPT juga diminta meningkatkan pemantauan dan verifikasi kondisi sekolah secara langsung.
Langkah tersebut diperlukan agar data dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) selalu akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Dengan demikian, data tersebut dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat.
Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan evaluasi program 2026 dilakukan untuk menilai capaian kinerja, mengidentifikasi kendala dan tantangan, serta mengumpulkan praktik baik dari UPT di berbagai daerah.
Rapat koordinasi tersebut juga menjadi ajang untuk mempercepat penyelesaian program 2026 sekaligus menyelaraskan arah kebijakan dan prioritas Kemendikdasmen pada 2027.
Baca Juga: Dokumen Pendidikan Gibran Resmi Dicabut Kemendikdasmen Usai Putusan MA
Baca Juga: Kemendikdasmen Hidupkan Lagi Jurusan IPA-IPS di SMA, Berlaku 2027
Menurut Gogot, keberhasilan kebijakan pendidikan yang dirancang pemerintah pusat sangat bergantung pada pelaksanaannya di daerah. Karena itu, UPT memiliki peran penting sebagai perwakilan pemerintah pusat sekaligus pihak yang mengawal pelaksanaan program dan membantu menyelesaikan persoalan di lapangan.
“UPT bukan hanya unit pelaksana teknis yang mengikuti apa kata pusat, tetapi merupakan representasi dari pemerintah pusat di daerah,” ujarnya.
Melalui evaluasi yang lebih kuat, pengelolaan data yang akurat, komunikasi publik yang responsif, serta koordinasi pusat dan daerah, Kemendikdasmen berharap seluruh program prioritas dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Dian Ihsan
Editor: Dian Ihsan