Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Perusahaan Teknologi RI Bisa Kena Getah Kasus Megaspeed Terkait Chip Nvidia

        Perusahaan Teknologi RI Bisa Kena Getah Kasus Megaspeed Terkait Chip Nvidia Kredit Foto: Istimewa
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Kasus dugaan pengalihan chip kecerdasan buatan (AI) Nvidia melalui Indonesia berpotensi membawa dampak lebih luas terhadap industri teknologi nasional. Selain memicu penyelidikan yang melibatkan Federal Bureau of Investigation (FBI), persoalan tersebut juga membuat Indonesia masuk dalam daftar negara dengan risiko pengalihan chip yang lebih tinggi menurut pemerintah Amerika Serikat (AS).

        Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya menilai Indonesia perlu berhati-hati menghadapi persaingan teknologi antara AS dan China. Menurutnya, Indonesia berpotensi menjadi pihak yang dirugikan apabila dimanfaatkan sebagai jalur transit perdagangan chip AI yang dibatasi pemerintah AS.

        “Perang teknologi Amerika Serikat dan China kini tidak lagi hanya terjadi di Washington dan Beijing. Dalam dua pekan terakhir, Indonesia terseret di dua lini sekaligus. Lini perangkat keras, lewat kasus Megaspeed dan chip AI Nvidia. Lini identitas warga, lewat dugaan jual-beli KTP dan pindaian wajah untuk membuat akun AI Claude,” tulis Alfons dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

        Kasus tersebut mencuat setelah Bareskrim Polri disebut memeriksa kantor PT Megaspeed International Indonesia atas permintaan FBI untuk melacak chip Nvidia yang dibeli perusahaan tersebut.

        Mengutip laporan The Straits Times, seorang pejabat senior yang tidak disebutkan namanya menyebut penyidik hanya menemukan sejumlah rak server yang masih terbungkus kemasan dan tidak menemukan GPU Nvidia di lokasi.

        Meski demikian, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membantah telah terjadi penggeledahan. Ia membenarkan adanya permintaan dari FBI dan menyatakan perkara tersebut masih didalami Bareskrim.

        Megaspeed bukan perusahaan dengan aktivitas perdagangan berskala kecil. Berdasarkan analisis Bloomberg terhadap data kepabeanan Malaysia dan Indonesia, perusahaan berbasis Singapura tersebut tercatat mengimpor perangkat Nvidia senilai sedikitnya US$4,6 miliar yang mencakup sekitar 136.000 GPU sepanjang 2023 hingga November 2025.

        Megaspeed membantah melakukan pelanggaran, sementara Departemen Kehakiman AS memimpin penyelidikan pidananya.

        Alfons mengingatkan bahwa permintaan bantuan hukum dari negara lain harus tetap mengikuti ketentuan hukum Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

        Menurutnya, Indonesia memiliki ruang untuk menolak permintaan bantuan apabila perbuatan yang diselidiki bukan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum nasional.

        “Larangan ekspor chip ke China adalah hukum AS, bukan hukum pidana Indonesia. Menjual GPU ke China tidak melanggar undang-undang kita,” tegasnya.

        Karena itu, ia menilai aparat penegak hukum Indonesia perlu berfokus pada dugaan pelanggaran yang juga diatur dalam perundang-undangan nasional.

        “Menurut saya pintu masuk yang masuk akal bagi aparat kita adalah delik yang juga diakui hukum Indonesia, seperti pemalsuan dokumen kepabeanan, penipuan korporasi, atau pencucian uang,” tulisnya.

        Indonesia Masuk Daftar Negara Berisiko Tinggi

        Dampak persoalan tersebut juga terlihat dari kebijakan perdagangan teknologi AS. Pada 16 November 2026, Bureau of Industry and Security (BIS) Departemen Perdagangan AS menerbitkan aturan baru yang memasukkan Indonesia bersama Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brasil sebagai negara dengan risiko pengalihan chip lebih tinggi dari normal.

        Konsekuensinya, pengiriman chip AI canggih ke negara-negara tersebut kini memerlukan izin ekspor AS yang akan ditinjau berdasarkan masing-masing kasus.

        Aturan tersebut juga memperketat pengawasan terhadap penyewaan kapasitas komputasi jarak jauh. Ekspor chip ke pusat data yang menyediakan kapasitas komputasi besar bagi perusahaan dengan induk di China turut diwajibkan memperoleh izin.

        Alfons menilai kebijakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi bagi perusahaan teknologi Indonesia yang sebenarnya menjalankan kegiatan usaha secara sah.

        Salah satu contohnya adalah laporan The Wall Street Journal pada November 2025 mengenai startup asal Shanghai, INF Tech, yang menyewa kapasitas komputasi dari 32 rak server Nvidia GB200 atau sekitar 2.300 GPU di sebuah pusat data di Jakarta.

        Menurut Alfons, kebutuhan industri AI dalam negeri sebenarnya belum sebesar kapasitas yang diperdagangkan sejumlah pihak. Namun, aktivitas pengalihan dan penyewaan GPU untuk kepentingan perusahaan luar negeri berpotensi membuat pelaku usaha lokal ikut menanggung dampaknya.

        “Sebenarnya kebutuhan riil industri AI dalam negeri belum sebesar itu. Tetapi ulah segelintir pihak yang menjadikan Asia Tenggara jalur transit dan ‘ladang sewa’ GPU membuat perusahaan lokal yang jujur ikut menanggung birokrasi izin. Kekhawatiran itu kini sudah menjadi kenyataan,” jelasnya.

        Baca Juga: Putri Jensen Huang Disebut Bertindak Semena-mena di Nvidia, 12 Bos Senior Pilih Mundur

        Baca Juga: MGLV Anjlok 10%, Saham Tertekan Isu Penggeledahan Megaspeed Terkait Chip Nvidia

        Baca Juga: Scott Bessent Sebut Singapura Pusat Penyelundupan Chip

        Ia pun mendorong pemerintah membangun sistem pengawasan penggunaan akhir chip AI, mulai dari pencatatan impor akselerator AI oleh Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan, audit berkala keberadaan fisik GPU, hingga kewajiban pengelola pusat data mengenali identitas penyewanya.

        Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar Indonesia dapat menjadi mitra tepercaya dalam rantai pasok teknologi global, bukan justru dianggap sebagai jalur pengalihan chip.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Yulisha Kirani Rizkya Pangestuti
        Editor: Annisa Nurfitri

        Bagikan Artikel: