Kredit Foto: Ilham Nurul Karim
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membuka peluang menghentikan fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi sektor industri yang tidak mampu menunjukkan dampak ekonomi dari insentif tersebut. Pemerintah ingin memastikan fasilitas gas murah benar-benar memberikan kontribusi terhadap kinerja industri dan penerimaan negara.
Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Sri Bimo Pratomo mengatakan, saat ini terdapat tujuh sektor industri yang masuk dalam skema penerima HGBT. Ketujuh sektor tersebut meliputi industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.
Menurut Bimo, status sebagai penerima HGBT bukan berarti fasilitas tersebut akan diberikan selamanya. Pemerintah akan melihat sejauh mana sektor penerima mampu menghasilkan efek berganda atau multiplier effect bagi perekonomian.
"Kalau seandainya tidak menunjukkan multiplier effect yang baik, bisa dihentikan. Kita pemerintah juga fair," kata Bimo dalam diskusi Forum Wartawan Industri (Forwin), Kamis (19/11/2026).
Dia menjelaskan, pemberian HGBT membuat negara kehilangan sebagian potensi penerimaan karena harga gas untuk industri ditetapkan lebih rendah dari harga keekonomiannya. Karena itu, insentif tersebut harus memberikan manfaat yang dapat diperhitungkan untuk mengimbangi pengurangan penerimaan negara.
Evaluasi tersebut antara lain berkaitan dengan peningkatan penjualan, investasi, penerimaan pajak, hingga kontribusi industri terhadap perekonomian.
Bimo memaparkan, berdasarkan perhitungan Kemenperin, dampak positif HGBT terhadap sektor industri selama periode 2020-2025 mencapai Rp592,89 triliun.
Angka tersebut terdiri atas peningkatan penjualan sebesar Rp351,98 triliun, peningkatan investasi Rp158,64 triliun, kenaikan penerimaan pajak Rp38,3 triliun, serta penurunan subsidi pupuk Rp43,93 triliun.
Kemenperin menilai dampak tersebut mencapai sekitar lima kali lipat dari pengurangan penerimaan negara akibat pemberian fasilitas HGBT.
Meski membuka kemungkinan pencabutan fasilitas, Bimo menilai industri pupuk memiliki posisi khusus dibandingkan sektor lainnya. Pasalnya, keberlangsungan industri pupuk berkaitan langsung dengan ketersediaan pupuk bagi sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional.
"Kalau pupuk saya rasa harusnya tidak. Karena kalau dihentikan nanti kita kekurangan pupuk, kekurangan pupuk yang murah," ujarnya.
Baca Juga: Produk IKM Sulit Tembus Ritel Modern, Kemenperin Bongkar Biang Keroknya
Baca Juga: Dihantam Banjir dan Longsor, Kemenperin Dampingi 19 Industri Pangan Aceh Bangkit
Sementara itu, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Heri, menilai evaluasi HGBT memang perlu dilakukan dengan indikator yang terukur.
Menurut dia, penerima fasilitas perlu membuktikan kontribusinya terhadap peningkatan output industri, realisasi investasi, ekspor, penerimaan negara, serta penyerapan tenaga kerja.
Dia mengingatkan, pemberian fasilitas kepada industri harus diikuti peningkatan kinerja. Dengan demikian, pemerintah dapat menilai apakah manfaat ekonomi yang dihasilkan sebanding dengan insentif yang diberikan.
Evaluasi tersebut juga penting untuk memastikan kebijakan HGBT tidak hanya menekan biaya produksi penerima fasilitas, tetapi turut menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Ilham Nurul Karim
Editor: Dian Ihsan