Pimpin IKAPTK 2026-2031, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni Dikukuhkan sebagai Ketua Umum
Kredit Foto: Istimewa
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, dikukuhkan sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPN IKAPTK) periode 2026-2031.
Pengukuhan dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus yang mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Sasana Bakti Praja, Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam sambutan yang disampaikan pada acara tersebut, Tito mengucapkan selamat kepada Agus Fatoni dan seluruh jajaran pengurus IKAPTK periode 2026-2031. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan yang diperoleh Fatoni melalui pemilihan secara aklamasi harus dijawab dengan kepemimpinan terbuka dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tito juga menyoroti potensi besar alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan yang perlu dihimpun dan diberdayakan melalui organisasi tersebut.
Berdasarkan data portal alumni IPDN per 26 Juni 2026, jumlah alumni pendidikan kepamongprajaan tercatat sebanyak 42.335 orang. Menurut Tito, potensi pengalaman, keahlian, dan jejaring para alumni dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan.
Ia berharap jaringan lintas angkatan dan daerah dapat menjadi sarana pertukaran pengetahuan sekaligus membantu para alumni menghadapi berbagai persoalan di lingkungan tugas masing-masing.
Usai dikukuhkan, Agus Fatoni menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia juga menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus yang mengikuti pengukuhan, baik secara langsung maupun virtual.
Fatoni menegaskan bahwa IKAPTK perlu mengoptimalkan peran alumni untuk memberikan kontribusi kepada lembaga pendidikan, organisasi pemerintahan daerah, masyarakat, bangsa, dan negara.
Menurutnya, setiap alumni memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi sesuai kapasitas dan peran masing-masing. Karena itu, kepengurusan baru akan diarahkan pada penyusunan program kerja yang konkret.
Sebagai langkah awal, IKAPTK akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) sekaligus menyusun program kerja organisasi. Fatoni meminta setiap pengurus menyiapkan program yang dapat dilaksanakan secara terencana.
Ia mencontohkan, jika setiap pengurus memiliki satu program kerja, organisasi dapat menjalankan sekitar 200 program dalam satu tahun.
IKAPTK merupakan organisasi yang mewadahi alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan dari berbagai lembaga pendidikan, mulai dari Kursus Dinas C (KDC), Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), hingga Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Saat ini, organisasi tersebut memiliki lebih dari 43 ribu anggota yang tersebar di berbagai instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait: