DPR Terima Aduan Ojol soal Tarif Tak Naik 4 Tahun, Dasco: Pekan Depan Temui Kementerian
Kredit Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima sejumlah aspirasi dari federasi yang mewakili pengemudi ojek online (ojol), baik roda dua maupun roda empat. Menindaklanjuti aduan tersebut, DPR akan memfasilitasi pertemuan antara perwakilan pengemudi dengan kementerian terkait pada pekan depan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, terdapat sejumlah persoalan yang disampaikan para pengemudi ojol. Salah satunya menyangkut tarif layanan yang disebut belum mengalami kenaikan selama 4 tahun terakhir.
Selain itu, para pengemudi juga menyoroti persoalan regulasi tarif transportasi online roda dua dan roda empat. Menurut Dasco, pengaturan kedua jenis layanan tersebut menghadapi kendala karena melibatkan kewenangan kementerian dan pemerintah daerah yang berbeda.
"Tadi kami menerima dari federasi yang mewakili driver online, baik roda dua maupun roda empat, berbagai aspirasi yang kemudian disampaikan, antara lain tarif yang sudah empat tahun tidak naik," ujar Dasco dikutip di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dia menjelaskan, pengaturan tarif transportasi online roda empat berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah. Sementara itu, pengaturan mengenai pengiriman barang dan makanan berada di bawah kementerian lain di luar Kementerian Perhubungan, yakni Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Menindaklanjuti berbagai masukan tersebut, Dasco mengaku telah berkoordinasi dengan kementerian terkait agar dapat menerima langsung perwakilan pengemudi ojol. Komunikasi dengan pihak kementerian juga telah dilakukan sehingga pertemuan dijadwalkan berlangsung pada pekan depan dengan fasilitasi DPR.
"Dari situ kami sudah kemudian berdiskusi, lalu kemudian saya sudah minta kepada kementerian terkait untuk kemudian menerima mereka untuk memberikan masukan-masukan. Dan tadi sudah tersambung, dan minggu depan mereka akan bertemu, akan difasilitasi oleh pihak DPR," jelasnya.
Di sisi lain, DPR juga akan menyelaraskan pembahasan regulasi yang berkaitan dengan transportasi online. Dasco menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan pimpinan Komisi V yang membahas undang-undang terkait jalan raya serta alat kelengkapan dewan yang menangani rancangan undang-undang transportasi online.
Menurutnya, sinkronisasi diperlukan agar ketentuan dalam kedua regulasi tersebut tidak saling tumpang tindih dan justru dapat saling melengkapi.
"Kami akan melakukan sinkronisasi dan juga kami akan memberikan pandangan kepada masing-masing komisi atau AKD tersebut terhadap masukan dari unsur-unsur masyarakat yang terkait, sehingga kemudian antara undang-undang yang satu dan undang-undang yang lain tidak ada kemudian tumpang tindih," ungkap Dasco.
Dia menambahkan, DPR juga akan mendorong percepatan penyusunan peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan turunan yang berkaitan dengan transportasi online. Namun, penyusunan aturan tersebut tetap perlu diselaraskan dengan pembahasan regulasi lainnya agar implementasinya tidak menimbulkan persoalan baru.
"Ya PP turunan nanti kita akan minta segera dipercepat tetapi kemudian ini juga kita akan coba sinkronkan di dalam undang-undang, dua undang-undang tersebut supaya tidak saling tumpang tindih," tutupnya.
Sebagai informasi, pembagian kewenangan pengaturan transportasi online telah diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Dalam regulasi tersebut, pemerintah membagi tanggung jawab pelaksanaan kebijakan kepada tiga kementerian.
Baca Juga: Gojek, Grab hingga Maxim Hadapi Aturan Baru Prabowo, Transaksi Ojol Makin Jumbo
Kementerian Perhubungan bertanggung jawab mengatur transportasi penumpang atau pengangkutan orang, termasuk penetapan tarif dan biaya layanan platform yang dibatasi maksimal 8%.
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berwenang mengatur biaya jasa layanan pengantaran barang dan makanan berbasis platform digital, termasuk transparansi pembentukan harga.
Adapun Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertugas mengawal serta mengawasi pelaksanaan perjanjian kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikator.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Yulisha Kirani Rizkya Pangestuti
Editor: Annisa Nurfitri