Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        PLN dan Norwegia Teken Perjanjian Karbon, Target 12 Juta Ton Emisi

        PLN dan Norwegia Teken Perjanjian Karbon, Target 12 Juta Ton Emisi Kredit Foto: PLN
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Indonesia dan Norwegia memperkuat kerja sama perdagangan karbon melalui penandatanganan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) antara PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI). Perjanjian yang ditandatangani dalam rangkaian Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, pada 11 November 2026 itu ditujukan untuk mendorong pengurangan emisi hingga 12 juta ton karbon dioksida (CO₂).

        Kerja sama tersebut menjadi MOPA pertama di Indonesia dalam kerangka kemitraan bilateral Indonesia–Norwegia berdasarkan Pasal 6.2 Perjanjian Paris (Article 6.2 Paris Agreement). Melalui mekanisme ini, pendanaan karbon internasional akan dimobilisasi untuk mendukung proyek energi bersih di Indonesia, terutama pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

        Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Sigrun Aasland mengatakan, kemitraan tersebut merupakan salah satu program perdagangan karbon terbesar di dunia. Program ini diharapkan membantu pembangunan PLTS sekaligus memperkuat ketahanan energi dan menekan emisi.

        “Hari ini, Norwegia dan Indonesia menandai penandatanganan salah satu program karbon terbesar di dunia. Melalui perjanjian ini, Norwegia akan membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia. Dengan ini, kita akan menghadirkan pasokan listrik yang lebih bersih, memperkuat ketahanan energi, sekaligus menurunkan emisi dalam skala besar,” ujar Sigrun, dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (19/11/2026). 

        Dalam implementasinya, Indonesia akan menerapkan skema Generation-Based Incentive (GBI), yakni insentif berbasis hasil pengurangan emisi untuk mendukung proyek pembangkit energi terbarukan yang terhubung dengan jaringan listrik.

        Pada tahap awal, program tersebut difokuskan pada pengembangan PLTS, termasuk pembangkit yang dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS) atau sistem penyimpanan energi baterai. Pendanaan karbon juga diarahkan untuk membantu proyek energi bersih yang menghadapi tantangan kelayakan finansial, termasuk proyek yang membutuhkan pembangunan infrastruktur transmisi dan fasilitas penyimpanan energi.

        Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan, perjanjian tersebut menjadi langkah konkret untuk menghubungkan prioritas iklim Indonesia dengan dukungan teknologi dan pendanaan internasional.

        “Melalui Indonesian Climate and Carbon Partnership (ICCP), kami menghubungkan prioritas iklim Indonesia dengan keahlian, teknologi, dan pendanaan dari para mitra. Perjanjian ini merupakan langkah nyata pelaksanaan kerja sama bilateral Article 6.2 Paris Agreement antara Indonesia dan Norwegia. Kami memastikan setiap hasil pengurangan emisi terukur, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Jumhur.

        Ia menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan tata kelola perdagangan karbon, mulai dari sistem registri, otorisasi, hingga mekanisme pelaporan dan akuntansi. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan pengurangan emisi yang diperdagangkan tidak dihitung lebih dari satu kali.

        Direktur Utama PLN Suroso Isnandar mengatakan, kerja sama dengan Norwegia dan GGGI menjadi salah satu instrumen untuk menghubungkan agenda transisi energi nasional dengan pembiayaan internasional. Mekanisme perdagangan karbon dinilai dapat membantu mengubah target pengurangan emisi menjadi investasi dan proyek energi bersih.

        Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, PLN menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW). Sekitar 76% dari tambahan kapasitas tersebut berasal dari energi terbarukan, BESS, dan sumber energi bersih lainnya.

        “Pesan yang ingin dibawa PLN ke COP31 adalah bagaimana mengubah ambisi transisi energi Indonesia menjadi investasi dan aksi nyata. Melalui RUPTL 2025–2034, PLN memiliki peta jalan yang jelas untuk menambah kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan sekitar 76 persen berasal dari energi terbarukan, BESS, dan sumber energi bersih lainnya,” ujar Suroso.

        Baca Juga: Menanti Arah Baru PLN di Tangan Suroso Isnandar

        Baca Juga: PLN Sasar Mitra Global Percepat Program PLTS 100 GW

        Baca Juga: PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

        Dari sisi pendanaan, Suroso menyebut PLN telah mengamankan pembiayaan transisi energi sebesar US$2,94 miliar sejak COP30 melalui mitra pembangunan dan lembaga pembiayaan ekspor. Selain itu, terdapat potensi tambahan pembiayaan sebesar US$300 juta untuk proyek energi yang hampir mencapai tahap financial close.

        Menurut Suroso, pengembangan energi terbarukan membutuhkan keterlibatan pemerintah, mitra pembangunan, investor, pengembang proyek, lembaga keuangan, serta penyedia teknologi. Karena itu, PLN terus membuka peluang kemitraan untuk mempercepat realisasi proyek energi bersih.

        Kerja sama Indonesia–Norwegia tersebut diharapkan memperluas akses pembiayaan bagi proyek energi terbarukan sekaligus memperkuat implementasi pasar karbon internasional. Namun, besaran nilai transaksi MOPA, harga karbon, serta rincian proyek yang akan memperoleh pendanaan belum disebutkan dalam pengumuman tersebut.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Annisa Nurfitri
        Editor: Annisa Nurfitri

        Bagikan Artikel: