Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Konsumsi Muslim RI Tembus Rp5.974 Triliun, Industri Lokal Jangan Cuma Jadi Penonton!

        Konsumsi Muslim RI Tembus Rp5.974 Triliun, Industri Lokal Jangan Cuma Jadi Penonton! Kredit Foto: Antara/M Risyal Hidayat
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Besarnya konsumsi masyarakat Muslim belum otomatis menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok industri halal global. Di tengah pasar domestik yang mencapai ribuan triliun rupiah, tantangan berikutnya adalah memastikan potensi permintaan tersebut mampu dinikmati oleh produsen dalam negeri.

        Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, estimasi konsumsi rumah tangga masyarakat Muslim Indonesia mencapai Rp5.974,9 triliun pada semester I 2026. Angka tersebut memperlihatkan besarnya potensi pasar yang dapat dimanfaatkan industri manufaktur nasional, mulai dari makanan dan minuman hingga tekstil, farmasi, dan kosmetik.

        Namun, besarnya konsumsi tersebut juga menjadi tantangan tersendiri bagi industri dalam negeri. Penguatan kapasitas produksi, inovasi, pemenuhan standar halal, hingga daya saing harga menjadi sejumlah faktor yang menentukan kemampuan produsen lokal dalam memenuhi kebutuhan pasar.

        Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Emmy Suryandari mengatakan, industri halal memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu penggerak pertumbuhan manufaktur nasional. Pengembangannya tidak cukup hanya berorientasi pada pemenuhan sertifikasi, tetapi juga harus diarahkan pada peningkatan kualitas, teknologi, dan nilai tambah produk.

        Berdasarkan data yang disampaikan Kemenperin, ekspor produk industri halal Indonesia mencapai US$35,72 miliar pada semester I 2026. Sementara itu, impor produk industri halal tercatat sebesar US$17,47 miliar.

        Capaian tersebut menunjukkan Indonesia telah memiliki aktivitas perdagangan produk halal dengan pasar internasional. Meski demikian, besarnya nilai ekspor dan impor belum cukup untuk menggambarkan seberapa jauh industri domestik menguasai pasar dalam negeri maupun rantai pasok global.

        "Posisi Indonesia dalam ekonomi halal global menunjukkan bahwa kita memiliki fondasi yang kuat untuk meningkatkan peran sebagai produsen utama. Potensi tersebut harus dimanfaatkan melalui penguatan kapasitas industri, pengembangan teknologi, serta penciptaan produk yang memiliki keunggulan kompetitif," ujar Emmy dalam kegiatan UI Halal Expo 2026 di Depok, Kamis (19/11/2026).

        Pasar Halal Global Terus Membesar

        Peluang pengembangan industri halal tidak hanya datang dari konsumsi domestik. Pasar global juga menawarkan potensi pertumbuhan yang cukup besar seiring meningkatnya kebutuhan produk halal di berbagai negara.

        Mengacu pada State of the Global Islamic Economy Report 2025/2026, konsumsi masyarakat Muslim dunia pada enam sektor ekonomi syariah mencapai US$2,6 triliun pada 2024. Nilai tersebut diproyeksikan meningkat menjadi US$3,56 triliun pada 2029.

        Indonesia sendiri menempati posisi keempat dalam pemeringkatan Global Islamic Economy Indicator. Secara sektoral, Indonesia berada di posisi pertama untuk modest fashion, ketiga untuk makanan halal, serta keempat untuk farmasi dan kosmetik halal.

        Capaian tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia telah memiliki posisi dalam sejumlah sektor ekonomi halal global. Tantangannya adalah mengubah potensi pasar dan keunggulan sektoral tersebut menjadi peningkatan kapasitas produksi, investasi, serta penguasaan pasar oleh industri nasional.

        Emmy menilai, pengembangan industri halal harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari ketersediaan bahan baku, pengembangan sumber daya manusia, penerapan standardisasi, hingga perluasan akses pasar.

        Menurutnya, prinsip halal juga perlu dipandang sebagai bagian dari peningkatan kualitas proses produksi. Dengan demikian, produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi ketentuan kehalalan, tetapi juga memiliki standar mutu dan daya saing untuk memasuki pasar internasional.

        "Halal bukan sekadar apa yang dikonsumsi, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana suatu produk dihasilkan melalui proses yang berkualitas, inovatif, dan berkelanjutan. Karena itu, pengembangan industri halal harus mampu memberikan nilai tambah sekaligus memperkuat daya saing industri nasional," jelasnya.

        Lima Sektor Manufaktur Jadi Prioritas

        Untuk memperbesar kontribusi industri domestik, Kemenperin memprioritaskan pengembangan lima kelompok industri halal. Sektor tersebut meliputi makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, kulit dan alas kaki, kimia, farmasi dan obat tradisional, serta perlengkapan dan peralatan rumah tangga.

        Pengembangan sektor-sektor tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pengembangan Industri Halal Tahun 2025–2029.

        Peta jalan tersebut mencakup enam program utama, yakni penyusunan kebijakan teknis, pembentukan dan penguatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, pemberian fasilitasi, promosi dan kerja sama, serta pengawasan dan pengendalian industri halal.

        Kemenperin juga mendorong penerapan konsep Halal and Beyond. Pendekatan ini menempatkan halal bukan hanya sebagai persyaratan produk, melainkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas, nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan proses produksi.

        Di sisi lain, penguatan industri halal membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Perguruan tinggi diharapkan mampu menghasilkan riset dan teknologi yang dapat diterapkan oleh industri, sementara pelaku usaha berperan dalam mengembangkan inovasi menjadi produk yang memiliki nilai komersial.

        Kepala Pusat Industri Halal Kemenperin Dewi Setiawati menambahkan, kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan jaminan produk halal perlu berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk.

        Baca Juga: Kemenperin Mau Gas Diprioritaskan untuk Industri Lokal, Ekspor Belakangan

        Baca Juga: Kemenperin Ubah Skema Prioritas Gas, Industri Tak Lagi Jadi Anak Tiri

        Pemerintah juga telah melakukan penyesuaian tahapan kewajiban sertifikasi halal melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 tentang perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2024. Penyesuaian tersebut mencakup perpanjangan masa penahapan hingga 17 Oktober 2028 bagi kelompok produk dan pelaku usaha tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

        "Penyesuaian tahapan kewajiban sertifikasi halal perlu dimanfaatkan pelaku industri untuk mempersiapkan seluruh aspek produksi secara optimal. Dengan demikian, pemenuhan ketentuan halal dapat berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas, kualitas, dan daya saing produk," ujar Dewi.

        Dengan pasar domestik yang besar dan permintaan global yang terus meningkat, pengembangan industri halal kini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumen Muslim. Lebih jauh, sektor ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat manufaktur, meningkatkan nilai tambah produk, dan memperluas peran dalam perdagangan internasional.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ilham Nurul Karim
        Editor: Dian Ihsan

        Bagikan Artikel: