Gerindra Minta Istana Bersihkan Ring 1 Prabowo dari Orang Rekomendasi Listyo Sigit
Kredit Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Partai Gerindra mendesak Istana Kepresidenan mengevaluasi personel yang berada di lingkar inti Presiden Prabowo Subianto, terutama mereka yang disebut pernah direkomendasikan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo. Permintaan ini muncul setelah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo yang turut menyeret nama Listyo.
Desakan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sugiat Santoso, dalam rapat bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Sugiat meminta Istana memastikan tidak ada personel yang berpotensi membahayakan Presiden berada di lingkungan terdekatnya. Dia secara khusus menyoroti orang-orang yang masuk ke lingkar inti Prabowo melalui rekomendasi Listyo saat masih menjabat sebagai Kapolri.
"Ya kalau ada memang kemarin bahwa personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Pak Kapolri zaman Listyo Sigit Prabowo, sterilkan!" kata Sugiat.
Menurut dia, kasus dugaan penyadapan tersebut menjadi alasan untuk memeriksa kembali pihak-pihak yang berada di sekitar Presiden. Dia meminta evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap satu lingkungan kerja, tetapi juga mencakup sejumlah unsur yang memiliki akses dekat dengan Prabowo.
"Jangan ada lagi peluang pengkhianat masuk di situ, baik Paspampres, apapun itu, bahkan di Sekretariat Negara sendiri. Kan banyak ini ketika apa ya penyusunan jajaran birokrasi kementerian ada dari sini, ada dari sini," ujar dia.
Sugiat kemudian meminta Kementerian Sekretariat Negara memastikan lingkungan kerja Presiden benar-benar terlindungi dari potensi penyusupan kepentingan pihak tertentu. Dia menilai keberadaan personel yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintahan dapat membuka celah bagi terjadinya masalah keamanan.
Desakan tersebut juga berkaitan dengan kekhawatiran Gerindra terhadap pemanfaatan informasi sensitif yang diduga diperoleh melalui penyadapan. Sugiat bahkan meminta kebijakan pemerintah selama dua tahun pemerintahan Prabowo disisir kembali untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penyusupan kepentingan.
Di sisi lain, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan evaluasi terhadap personel di lingkungan Istana sudah berjalan. Pemeriksaan tersebut mencakup aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga profesional yang bekerja di lingkungan kepresidenan.
"Kalau itu sih sudah otomatis kita berjalan," ujar Juri.
Baca Juga: MPR Siapkan Opsi Tak Biasa, Prabowo Bisa Pilih Sendiri Wakil Presiden
Juri menjelaskan, lingkungan yang berada dalam koordinasi Sekretariat Negara mencakup Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Staf Presiden (KSP), dan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom). Menurut dia, evaluasi terhadap orang-orang yang bekerja dekat dengan Presiden merupakan hal yang wajar dilakukan secara berkala.
"Baik PNS, maupun yang tenaga profesional kan," ucap dia.
"Kan kalau di KSP, Bakom itu kan banyak tenaga profesional. Ya hal yang wajar saja kalau kita evaluasi setiap saat," sambung Juri.
Meski demikian, pernyataan mengenai personel yang pernah direkomendasikan Listyo dan dugaan keterlibatan mereka dalam penyadapan merupakan dua hal berbeda. Evaluasi personel yang disampaikan Istana juga tidak dengan sendirinya membuktikan adanya keterlibatan pihak tertentu dalam perkara tersebut.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama