Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

ICW Laporkan Puan Maharani dan Habiburokhman Usai Sahkan UU Perampasan Aset, Ada Apa?

ICW Laporkan Puan Maharani dan Habiburokhman Usai Sahkan UU Perampasan Aset, Ada Apa? Kredit Foto: Andi Hidayat
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengesahan UU Perampasan Aset ternyata menyisakan persoalan yang berujung pada pengaduan etik terhadap pimpinan DPR. Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset resmi mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses pembentukan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. ICW menilai DPR tidak menyebarluaskan draf rancangan undang-undang tersebut sehingga masyarakat kesulitan memberikan masukan sebelum regulasi disahkan.

"Kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua DPR dan ketua Komisi III terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya rancangan undang-undang perampasan aset," kata Kepala Divisi/Program Manager Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Ibrahim di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Baca Juga: RUU Perampasan Aset yang Disahkan DPR Diklaim Palsu, ICW Soroti 3 Persoalan

Ibrahim mengungkapkan, hingga RUU tersebut disahkan, ICW mengaku tidak pernah mendapatkan akses terhadap draf yang dibahas. Kondisi itu membuat pihaknya mempertanyakan klaim pimpinan DPR dan Komisi III yang menyebut proses pembahasan telah berlangsung secara transparan.

Bahkan, menurut Ibrahim, ICW tidak pernah dilibatkan dalam diskusi maupun proses perumusan substansi RUU Perampasan Aset tersebut.

"Sampai detik ini pengaduan dilayangkan kepada MKD, ICW belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini," ujar dia.

Ia menambahkan, laporan yang disampaikan koalisi telah diterima oleh sekretariat MKD. Langkah tersebut juga merupakan tindak lanjut dari somasi yang sebelumnya dilayangkan pada 16 November 2026.

Baca Juga: Digadang Jadi Wapres, Dasco Gercep Klarifikasi soal Isu Terlibat Bisnis Haram

Melalui pengaduan itu, ICW berharap MKD tidak berhenti pada penerimaan laporan, tetapi turut memeriksa dugaan pelanggaran etik yang disampaikan. Mereka juga meminta agar sanksi diberikan apabila dugaan tidak disebarluaskannya rumusan undang-undang tersebut terbukti.

"Kami berharap, koalisi advokasi perampasan aset berharap tim daripada Mahkamah Kehormatan Dewan dapat menindaklanjuti laporan kami dan memberikan sanksi terkait dengan dugaan tidak disebarluaskannya rumusan undang-undang perampasan aset," ungkapnya.

Pengaduan ICW ini muncul pada hari yang sama dengan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. DPR RI mengambil keputusan tersebut dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027 pada Kamis (19/11/2026).

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Belinda Safitri
Editor: Belinda Safitri