Kredit Foto: DPR
Perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku, perlindungan korban investasi bodong, hingga pengawasan independen menjadi sejumlah ketentuan penting dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset. Regulasi ini juga mengatur pengelolaan harta hasil tindak pidana agar dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based forfeiture. Namun, mekanisme tersebut tidak berlaku sembarangan karena undang-undang menetapkan kondisi tertentu serta tahapan hukum yang harus dilalui.
UU tersebut juga memasukkan penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak luas terhadap masyarakat sebagai tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset. Contohnya meliputi kasus investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang menimbulkan banyak korban.
Berikut 10 poin penting yang menjadi pokok pengaturan dalam UU Perampasan Aset:
-
Prinsip dan asas hukum perampasan aset. Pengaturan ini mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia agar proses perampasan aset tetap memiliki dasar hukum dan prosedur yang jelas.
-
Ruang lingkup tindak pidana dan aset yang dapat dirampas. Selain korupsi, pengaturan mencakup sejumlah tindak pidana lain, termasuk penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat.
-
Ancaman pidana bagi pelaku tetap berlaku. Perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
-
Mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana. Prosedurnya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.
-
Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik. UU ini memberikan jaminan perlindungan kepada pihak ketiga dengan menyediakan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup dalam proses perampasan aset.
-
Pengembalian aset kepada korban. Pengaturan diarahkan untuk mengoptimalkan pemulihan aset bagi korban tindak pidana langsung serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.
-
Pengelolaan aset hasil tindak pidana. Aset yang telah dikuasai negara akan dikelola badan yang berkompeten, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan.
-
Pengawasan independen. Pelaksanaan mekanisme perampasan dan pengelolaan aset akan diawasi badan independen untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan.
-
Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. UU ini mengatur langkah pencegahan agar kewenangan perampasan aset tidak digunakan aparat penegak hukum sebagai sarana menyalahgunakan kekuasaan.
-
Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi. Pengelolaan aset didukung sistem informasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Sementara itu, mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku memiliki persyaratan khusus. Berdasarkan ketentuan dalam UU tersebut, mekanisme ini dapat diterapkan terhadap tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelaku yang tidak diketahui, atau pelaku yang tidak diketahui keberadaannya.
Selain memenuhi kondisi tersebut, aset yang dapat dirampas melalui mekanisme ini harus memiliki nilai paling sedikit Rp1 miliar. Perampasan aset juga tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.
UU Perampasan Aset disahkan DPR dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pengesahan dilakukan setelah RUU tersebut bergulir selama 18 tahun di DPR.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya menyampaikan bahwa pembahasan RUU tersebut mencakup 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). DPR menyebut pengaturan ini diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.
Meski telah disahkan, UU Perampasan Aset tidak langsung diterapkan. Ketentuan peralihan mengatur undang-undang tersebut mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas yang diatur di dalamnya terbentuk.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama
Tag Terkait: