Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        ST Burhanuddin 7 Tahun Jadi Jaksa Agung, Mahfud MD: Mungkin Kalau Diganti Banyak Yang Merotol...

        ST Burhanuddin 7 Tahun Jadi Jaksa Agung, Mahfud MD: Mungkin Kalau Diganti Banyak Yang Merotol... Kredit Foto: Antara/Sulthony Hasanuddin
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti lamanya masa jabatan dari  Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin. Tercatat sudah tujuh tahun sosok tersebut memimpin Korps Adhyaksa.

        Mahfud mencermati bahwa bertahannya seorang pimpinan lembaga penegak hukum selama tujuh tahun berturut-turut merupakan fenomena tersendiri di tengah berbagai perubahan konstelasi politik nasional.

        Baca Juga: PSI Tak Ada Lagi di Kabinet Prabowo, Jokowi: Tidak Masalah, Malah Bisa Lebih Lincah...

        “Salah satu pejabat penting yang terlama. Saya kira kejaksaan Pak. Jaksa Agung. Iya. Sudah tujuh tahun Pak,” kata Mahfud di YouTube Terus Terang yang dikutip pada Jumat (20/11/2026).

        Lebih jauh, pakar hukum tata negara tersebut melontarkan dugaan tajam di balik awetnya posisi sosok terkait sebagai orang nomor satu di institusi kejaksaan. Mahfud menduga lamanya masa jabatan tersebut tidak terlepas dari banyaknya kepentingan atau "titipan" yang melekat di tubuh institusi penegak hukum tersebut.

        Menurut analisisnya, tumpukan kepentingan dan perkara yang terkait dengan berbagai pihak membuat pergantian pucuk pimpinan di pengadilan menjadi sangat sensitif.

        Ia menilai, apabila dilakukan pergantian jaksa agung secara tiba-tiba, dikhawatirkan akan banyak pihak maupun persoalan yang ikut terseret dan terbongkar ke permukaan.

        “Mungkin dia banyak titipan. Yang kalau ini diganti ini banyak yang merotol nih,” ujar Mahfud.

        Kendati menyoroti adanya dugaan beban titipan di masa lalu, ia melihat situasi politik dan hukum saat ini mulai mengalami pergeseran signifikan.

        Mahfud menilai kekuatan-kekuatan besar yang selama ini berperan sebagai pelindung atau beking bagi sejumlah persoalan hukum perlahan mulai runtuh dan kehilangan pengaruhnya.

        Runtuhnya jaringan perlindungan tersebut, lanjutnya, seharusnya menjadi titik balik yang krusial bagi kejaksaan untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Ia memandang kondisi saat ini merupakan momentum tepat bagi jajaran korps penuntut umum untuk bergerak secara independen dan menertibkan proses penegakan hukum di Tanah Air.

        Mahfud mengingatkan agar lembaga tersebut tidak lagi terjebak dalam kompromi maupun bermain-main dengan berbagai titipan kasus. Dengan melemahnya kekuatan beking yang selama ini kerap menghambat proses peradilan, institusi kejaksaan dituntut membuktikan komitmennya dalam menegakkan supremasi hukum secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu demi memulihkan kepercayaan masyarakat.

        Baca Juga: Ide Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon Bukan Gagasannya Adik Prabowo

        Sorotan yang disampaikannya ini sekaligus menjadi pengingat keras mengenai pentingnya menjaga independensi lembaga penegak hukum dari intervensi kekuasaan maupun kepentingan kelompok tertentu. Di tengah harapan publik terhadap penegakan keadilan yang bersih, kiprah kejaksaan ke depan akan sangat diuji oleh keberaniannya melepaskan diri dari bayang-bayang titipan masa lalu.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Aldi Ginastiar
        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: