Saiful Mujani: Mundurnya Gibran Bukan Skenario Prabowo, Melainkan Tekanan Fakta Hukum
Kredit Foto: Ist
Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, menilai mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden merupakan akibat akumulasi persoalan hukum dan tekanan masyarakat sipil, bukan skenario yang dirancang Presiden Prabowo Subianto.
Saiful mengatakan, polemik dokumen pendidikan Gibran, termasuk perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), menjadi titik awal melemahnya posisi politik Gibran hingga berujung pada pengunduran diri.
Menurut Saiful, Prabowo sebenarnya menginginkan pemerintahan berjalan stabil hingga akhir masa jabatan pada 2029. Karena itu, ia menilai mundurnya Gibran bukan kehendak Prabowo, melainkan konsekuensi tekanan politik dan hukum yang semakin kuat.
"Kita lihat orang seperti Ray Rangkuti, Ubedillah Badrun yang bergerak tanpa bayaran, bersatu menginisiasi Hak Menyatakan Pendapat di DPR," kata Saiful diskusi di kanal YouTube Kanal SA.
Saiful mengapresiasi peran aktivis, akademisi, dan sejumlah tokoh yang konsisten mengawal persoalan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran. Ia menyebut langkah awal yang digagas Denny Indrayana turut mendorong isu tersebut berkembang menjadi tekanan politik di parlemen.
Menurutnya, partai-partai politik di DPR pada awalnya cenderung berhati-hati. Namun, tekanan publik yang semakin besar membuat sejumlah fraksi mulai bergerak menggalang tanda tangan untuk mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP).
Jumlah dukungan yang terkumpul bahkan disebut telah melampaui persyaratan minimal. Situasi tersebut, kata Saiful, membuat posisi Gibran semakin sulit dipertahankan sebelum DPR menggelar sidang paripurna.
Ia membandingkan pengunduran diri Gibran dengan mundurnya Presiden Amerika Serikat Richard Nixon dalam skandal Watergate. Saiful menilai keputusan mundur menjadi pilihan yang lebih realistis daripada menghadapi proses politik yang berpotensi berujung pada tekanan dan rasa malu.
Di DPR, Saiful menilai PKS menjadi salah satu partai yang paling konsisten menyuarakan persoalan tersebut sejak awal. Sikap itu kemudian diikuti sejumlah politikus PDI Perjuangan, termasuk Deddy Sitorus.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: