Geger Dugaan Hasil Sadapan Presiden Prabowo Dipakai untuk Sabotase Kebijakan Strategis!
Kredit Foto: Dok. BPMI
Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto selama dua tahun memicu kekhawatiran mengenai keamanan kebijakan strategis pemerintah. DPR bahkan meminta Istana mengevaluasi seluruh kebijakan yang telah diterbitkan selama periode tersebut.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menduga informasi yang dikumpulkan melalui penyadapan berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk memengaruhi arah pemerintahan. Ia tidak menutup kemungkinan data tersebut digunakan untuk menyusupkan kepentingan kelompok tertentu ke dalam kebijakan negara.
Sugiat menyampaikan kekhawatiran tersebut dalam rapat kerja bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro di Kompleks Parlemen, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, penyadapan yang diduga berlangsung selama dua tahun memungkinkan terkumpulnya banyak informasi penting, termasuk pembicaraan mengenai pengambilan keputusan di tingkat presiden.
"Seorang Kapolri melakukan penyadapan kepada Presiden selama dua tahun berjalan. Itu kan waktu yang sangat lama dan saya yakin percaya itu sudah banyak data sadapan yang mungkin itu terkait dengan kebijakan-kebijakan strategis," kata Sugiat dalam keterangannya, dikutip Jumat (20/11/2026).
Ia khawatir informasi tersebut tidak hanya digunakan untuk kepentingan pengumpulan data, tetapi juga menjadi alat untuk mengintervensi kebijakan pemerintahan Prabowo. Karena itu, Istana diminta memastikan tidak ada keputusan strategis yang telah disusupi kepentingan pihak tertentu.
Sugiat secara khusus menyoroti kemungkinan penyusupan kepentingan dalam produk hukum pemerintah, termasuk peraturan presiden (Perpres).
"Apakah ada kebijakan-kebijakan yang telah terkena sabotase, telah terkena penyusupan secara halus, sehingga ini ya menguntungkan kepentingan-kepentingan kelompoknya komplotannya Listyo Sigit Prabowo tadi? Supaya jangan sampai kecolongan yang berikutnya kan," ujarnya.
Baca Juga: PKS Tanya Langsung ke Kapolri, 'Hasil Sadapan Ujungnya Larinya Ke Mana?'
Atas dasar itu, Sugiat mendesak Istana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang diterbitkan dalam dua tahun terakhir. Ia menilai persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut pelanggaran privasi dan keamanan presiden, melainkan juga menyangkut kepentingan negara.
Meski demikian, dugaan sabotase maupun penyusupan kepentingan dalam kebijakan pemerintah masih berupa kekhawatiran Sugiat. Belum ada bukti yang disampaikan untuk memastikan bahwa hasil penyadapan benar-benar telah digunakan untuk memanipulasi kebijakan negara.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Christian Andy
Editor: Christian Andy