Soroti Kasus Penyadapan Prabowo, Benny K Harman: Saya dari Awal Mencurigai Ini Bukan Tindak Pidana UU ITE
Kredit Foto: Instagram/Benny K Harman
Anggota DPR RI Benny Kabur Harman menilai kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak termasuk dalam ranah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Benny berpandangan bahwa kasus tersebut lebih tepat dikaitkan dengan dugaan tindak pidana makar. Karena itu, ia menilai penerapan pasal UU ITE dalam perkara tersebut terasa janggal.
"Saya dari awal mencurigai penyadapan ini bukan tindak pidana seperti yang diatur dalam UU ITE. Aneh jika UU ITE diterapkan. Yang disadap itu istana dan kegiatan Presiden. Ini adalah perbuatan makar," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Jumat (20/11).
Ia juga menduga adanya persekongkolan dan permufakatan jahat yang bertujuan mengambil alih kekuasaan yang sah.
"Ada persekongkolan dan permufakatan jahat dengan motif untuk tujuan mengambil alih kekuasaan yang sah. Siapa yang bersekongkol? Semua sudah tahu. Mosok tanya lagi," lanjutnya.
Sebagai informasi, hingga pertengahan November 2026, penyidik disebut telah memeriksa sekitar 59 saksi serta meminta keterangan dari empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Keempatnya disebut terdiri atas eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pengembangan laporan khusus dugaan tindak pidana makar.
Baca Juga: Elite Senayan Tegaskan 'Semua Sudah Tahu' Pihak di Balik Operasi Penyadapan Listyo Sigit Prabowo
Sementara itu, dalam perkara pokok dugaan penyadapan ilegal atau illegal access, keempat perwira tinggi tersebut disebut telah berstatus tersangka dan dijerat dengan pasal berlapis dalam UU ITE serta KUHP.
Adapun untuk laporan khusus dugaan tindak pidana makar, status penanganannya telah naik ke tahap penyidikan sejak 17 November 2026. Namun, Bareskrim disebut belum menetapkan tersangka baru maupun menambahkan pasal makar kepada para tersangka sebelum ekspose bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) rampung pada pekan depan.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Tag Terkait: