Kredit Foto: Antara/Syifa Yulinnas
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai wajar penolakan importir asal China terhadap usulan waiver clause yang diajukan sejumlah eksportir batu bara Indonesia untuk kontrak pasokan 2027. Penolakan tersebut mencerminkan meningkatnya risiko ketidakpastian kebijakan pertambangan Indonesia bagi pelaku usaha, terutama perusahaan yang memiliki kontrak ekspor jangka panjang.
Usulan waiver clause tersebut muncul di tengah ketidakpastian kebijakan produksi dan ekspor batu bara, khususnya terkait penetapan kuota produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2027 serta persetujuan ekspor. Sejumlah eksportir menginginkan klausul yang membebaskan mereka dari kewajiban memenuhi volume pengiriman yang telah disepakati apabila pemerintah memangkas kuota produksi atau menunda persetujuan ekspor.
Namun, importir China menolak usulan tersebut karena klausul itu berpotensi mengalihkan risiko gangguan pasokan akibat kebijakan pemerintah Indonesia kepada pembeli. Penolakan tersebut juga berkaitan dengan pengalaman gangguan pengiriman batu bara akibat perubahan kebijakan Indonesia sepanjang 2026.
Ketua Komite Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) APINDO, Hendra Sinadia, mengatakan waiver clause merupakan bentuk mitigasi risiko bagi eksportir, bukan upaya untuk menghindari tanggung jawab kontrak.
Menurut Hendra, apabila kegagalan memenuhi kewajiban pasokan disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah di luar kendali perusahaan, risiko tersebut seharusnya tidak sepenuhnya dibebankan kepada eksportir. Konsekuensi dari perubahan kebijakan tersebut juga perlu menjadi pertimbangan pembeli.
Dia menambahkan, penolakan terhadap waiver clause merupakan hal yang wajar dalam negosiasi perdagangan internasional, baik oleh pembeli China maupun negara lainnya. Namun, kebutuhan terhadap pasokan juga menjadi salah satu pertimbangan pembeli dalam mengambil keputusan.
"Dengan posisi Indonesia sebagai salah satu pemasok penting, pembeli perlu mempertimbangkan risiko regulasi yang melekat pada perdagangan komoditas Indonesia," ujarnya kepada Warta Ekonomi, Jumat (20/11/2026).
Hendra menjelaskan, sumber daya alam pada dasarnya merupakan kekayaan negara, sedangkan pihak swasta menjalankan kegiatan usaha berdasarkan izin dan kontrak yang diberikan pemerintah. Karena itu, perubahan kebijakan pemerintah dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan kegiatan usaha perusahaan pertambangan.
"Menurut kami, yang paling dibutuhkan bukan kebijakan perlindungan khusus, melainkan kepastian hukum dan perizinan," lanjutnya.
Dia menilai pemerintah perlu memastikan konsistensi kebijakan serta proses perizinan yang transparan dan terukur. Kepastian tersebut diperlukan agar pelaku usaha dapat menjaga keberlangsungan operasional, investasi, dan memenuhi komitmen kontrak jangka panjang dengan pembeli.
Baca Juga: Di Tengah Target 70% Prabowo, APINDO Desak Pemerintah Tertibkan Tambang Ilegal
Baca Juga: Industri Masih Terbelit Banyak Masalah, Apindo Minta Kemenperin Turun Tangan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor batu bara Indonesia ke China sepanjang 2025 mencapai 81,79 juta ton dengan nilai US$4,58 miliar. Volume tersebut turun 12,2% dibandingkan realisasi 2024 sebesar 93,16 juta ton. Sementara itu, nilai ekspornya merosot sekitar 30,1% dari US$6,55 miliar pada 2024.
Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ekspor batu bara Indonesia sepanjang semester I-2026 mencapai 231,06 juta ton dengan nilai US$14,09 miliar. China menjadi negara tujuan ekspor terbesar dengan volume 87 juta ton, diikuti India sebanyak 43 juta ton dan Filipina sebanyak 19 juta ton.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Dwi Aditya Putra
Tag Terkait: