Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Anggota DPR Duga Penyadapan Prabowo Bermotif Ambil Alih Kekuasaan yang Sah, Sebut Ada Persekongkolan

        Anggota DPR Duga Penyadapan Prabowo Bermotif Ambil Alih Kekuasaan yang Sah, Sebut Ada Persekongkolan Kredit Foto: Tangkap Layar/YouTube DPR RI
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Anggota DPR RI Benny Kabur Harman menyoroti kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.

        Benny berpandangan bahwa kasus tersebut sejak awal tidak termasuk dalam kategori tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

        Menurutnya, dugaan penyadapan tersebut lebih tepat dikaitkan dengan tindak pidana makar. Karena itu, ia mempertanyakan penerapan pasal UU ITE dalam perkara tersebut.

        "Saya dari awal mencurigai penyadapan ini bukan tindak pidana seperti yang diatur dalam UU ITE. Aneh jika UU ITE diterapkan. Yang disadap itu istana dan kegiatan Presiden. Ini adalah perbuatan makar," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Jumat (20/11).

        Ia juga menduga adanya persekongkolan dan permufakatan jahat yang bertujuan mengambil alih kekuasaan yang sah.

        "Ada persekongkolan dan permufakatan jahat dengan motif untuk tujuan mengambil alih kekuasaan yang sah. Siapa yang bersekongkol? Semua sudah tahu. Mosok tanya lagi," lanjutnya.

        Sebagai informasi, hingga pertengahan November 2026, penyidik disebut telah memeriksa sekitar 59 saksi serta meminta keterangan dari empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Keempatnya disebut terdiri atas eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

        Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pengembangan laporan khusus dugaan tindak pidana makar.

        Baca Juga: Elite Senayan Tegaskan 'Semua Sudah Tahu' Pihak di Balik Operasi Penyadapan Listyo Sigit Prabowo

        Sementara itu, dalam perkara pokok dugaan penyadapan ilegal atau illegal access, keempat perwira tinggi tersebut disebut telah berstatus tersangka dan dijerat dengan pasal berlapis dalam UU ITE serta KUHP.

        Adapun untuk laporan khusus dugaan tindak pidana makar, status penanganannya telah naik ke tahap penyidikan sejak 17 November 2026. Namun, Bareskrim disebut belum menetapkan tersangka baru maupun menambahkan pasal makar kepada para tersangka sebelum ekspose bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) rampung pada pekan depan.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
        Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya

        Bagikan Artikel: