Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

AS Dukung Pengembangan Nuklir RI, Lokasi Tapak Masih Dicari

AS Dukung Pengembangan Nuklir RI, Lokasi Tapak Masih Dicari Kredit Foto: Unsplash/Lukas Lehotsky
Warta Ekonomi, Jakarta -

Amerika Serikat (AS) akan menyediakan simulator ruang kendali reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor (SMR) untuk Indonesia. Bantuan tersebut diberikan melalui program Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (FIRST) guna mendukung pengembangan teknologi nuklir sipil dan menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan SMR di Asia Tenggara.

"Simulator dan bantuan teknis lainnya diberikan kepada Indonesia untuk membantu menjadikan negara tersebut sebagai pusat pengembangan SMR regional," tulis Kedutaan Besar AS untuk RI dalam keterangan resminya, Jumat (20/11/2026).

Selain simulator, AS akan memberikan dukungan berupa studi penentuan lokasi pembangunan SMR, penguatan regulasi dan perizinan, serta pelatihan tenaga teknis. Kerja sama tersebut juga mencakup pengembangan kurikulum teknik nuklir dan pelatihan pengelolaan limbah radioaktif.

AS menilai SMR dapat menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan listrik Asia Tenggara yang diperkirakan meningkat tiga kali lipat pada 2050.

"SMR dapat menyediakan pasokan listrik yang andal sebagai sumber energi beban dasar (baseload) yang tidak bergantung pada cuaca maupun musim," tulis Kedutaan Besar AS.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur di Manila, Filipina, pada 17 November 2026. Kerja sama ini menyusul penandatanganan Nota Kerja Sama (Memorandum of Cooperation/MOC) penerapan SMR oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bersama mitranya dari Jepang dan Korea Selatan.

Di dalam negeri, rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. Pemerintah merencanakan pembangunan PLTN berkapasitas 2 x 250 megawatt (MW) atau total 500 MW yang ditargetkan terhubung ke jaringan listrik pada periode 2032–2034.

Namun, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan lokasi pembangunan maupun pengembang proyek tersebut. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi sebelumnya menyebut pembangunan PLTN tidak dilakukan oleh PLN.

"PLN akan menjadi offtaker saja," ujar Eniya saat malam penganugerahan Subroto Award di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Sementara itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan tender pembangunan PLTN baru dapat dilakukan setelah pemerintah menetapkan lokasi atau tapak pembangkit. Saat ini, pemerintah masih berdiskusi dengan PLN terkait persiapan proyek tersebut.

"Ini kan harus tapak dulu yang kita tetapkan. Nanti dari tapak yang sudah ditetapkan, nanti PLN itu akan melakukan tender lelang untuk pelaksanaan itu," ujar Yuliot di Kementerian ESDM, Kamis (22/10/2026).

Terkait penentuan lokasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebelumnya telah memetakan 28 lokasi potensial untuk pembangunan PLTN. Pemerintah juga tengah mempertimbangkan sejumlah lokasi tambahan, termasuk opsi pembangunan dengan konsep terapung (floating).

"Ini ada 28 tapak yang sudah disiapkan tempo hari, ini ada beberapa tambahan tapak lagi yang akan kita segera inikan. Karena itu tempo hari itu kan juga ada floating, itu rencananya," katanya.

Yuliot menambahkan, pemerintah juga tengah menyiapkan aspek kelembagaan untuk mendukung pembangunan PLTN, termasuk penyesuaian organisasi di lingkungan Kementerian ESDM agar terdapat pejabat yang bertanggung jawab atas pemanfaatan energi nuklir.

Di sisi lain, PLN sebelumnya menargetkan proses pelelangan proyek PLTN sudah dimulai paling lambat pada 2027. Direktur Teknologi, Teknik, dan Keberlanjutan PLN Edwin Nugraha Putra menyebut target tersebut didasarkan pada simulasi tahapan pembangunan yang disusun perseroan.

Dalam paparannya pada Energy Week 2026 di Jakarta, Selasa (22/9/2026), Edwin menjelaskan tahapan proyek mencakup pelelangan, studi kelayakan (feasibility study), penutupan pembiayaan (financial close), konstruksi, hingga komisioning (commissioning).

Baca Juga: Bukan Nuklir Lagi, Trump Sebut Iran Punya Senjata Gas dan Bilogis

Baca Juga: Isyarat Ancaman Serangan AS? Iran Rilis Video Panduan Keselamatan Hadapi Ledakan Nuklir

"Maka seluruh pelelangan itu seharusnya sudah dimulai pada tahun 2027, paling telat seperti itu," ujar Edwin.

Menurutnya, pembangunan PLTN membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan pembangkit listrik konvensional. Karena itu, persiapan proyek perlu dilakukan sejak dini agar target operasional dapat tercapai.

"Pembangunan untuk nuklir tersebut tidak bisa seperti gas atau PLTU yang hanya membutuhkan waktu 5 sampai 7 tahun. Ini memerlukan waktu 10, 12, bahkan 15 tahun," tuturnya.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Dwi Aditya Putra