Kredit Foto: Syarief Muhammad Syafiq
Kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha menjadi dua hal yang dipertimbangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan kebijakan pengupahan harus tetap memperhatikan kedua kepentingan tersebut.
Pramono mengatakan Pemprov DKI berupaya menjembatani perbedaan pandangan antara kalangan pekerja dan pengusaha selama proses pembahasan UMP. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan buruh perlu berjalan beriringan dengan kemampuan pengusaha untuk mempertahankan kegiatan usahanya.
"Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini," kata Pramono di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
Komitmen tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan UMP Jakarta 2027. Pramono menyebut kebijakan pengupahan yang diambil pemerintah daerah harus berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta kelangsungan dunia usaha.
Atas pertimbangan tersebut, Pemprov DKI bersama Dewan Pengupahan Jakarta membahas besaran UMP 2027 melalui mekanisme tripartit. Proses tersebut melibatkan pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha.
Baca Juga: UMP Jakarta 2027 Disepakati dalam Tiga Hari, Ini Penjelasan Pramono
Pramono mengungkapkan pembahasan berlangsung selama tiga hari dan berhasil diselesaikan lebih awal dari batas akhir penetapan. Dia menyebut batas waktu penyelesaian sebenarnya jatuh pada Sabtu (21/11/2026), tetapi seluruh pihak dapat merampungkan pembahasan sehari sebelumnya.
Hasilnya, Pramono menetapkan UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026. Besaran tersebut naik Rp407.065 atau 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 yang mencapai Rp5.729.876.
Pramono menyebut kenaikan UMP Jakarta 2027 tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada tahun sebelumnya yang sebesar 6,1 persen. Keputusan itu sekaligus menjadi bentuk komitmen Pemprov DKI dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha di Ibu Kota.
Dengan demikian, penetapan UMP Jakarta 2027 tidak hanya berkaitan dengan besaran kenaikan upah, tetapi juga upaya pemerintah daerah menjaga keseimbangan kepentingan pekerja dan pengusaha dalam kebijakan pengupahan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama