Temukan Pengelola Dapur Nakal Paksakan Distribusi MBG, Sudaryono: Sudah Beberapa Saya Tutup
Kredit Foto: Muhammad Farhan Shatry
Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penertiban terhadap sekolah penerima manfaat dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan, sebanyak 1.637 sekolah di berbagai daerah Indonesia telah dikeluarkan dari daftar penerima manfaat program MBG.
Ia menjelaskan, salah satu kriteria pencoretan tersebut adalah sekolah elite dengan biaya pendidikan relatif mahal. Menurutnya, program MBG seharusnya lebih diprioritaskan bagi masyarakat dan lingkungan pendidikan yang benar-benar membutuhkan bantuan pemenuhan gizi.
Hal itu disampaikan Sudaryono ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).
"Se-Indonesia itu ada 1.637 yang kami exclude. Jadi dia tidak lagi sekolah menerima MBG. Alasannya, ya dia sekolah elite, bayarnya mahal, terus kemudian sekolah itu mampu dan itu rata-rata alasannya karena itu," ujar Sudaryono, dikutip Jumat (20/11).
Lebih lanjut, Sudaryono mengungkapkan bahwa persoalan penyaluran MBG tidak hanya berkaitan dengan penentuan sekolah penerima. BGN juga menemukan adanya praktik pengelola dapur yang berupaya memasukkan sekolah nonprioritas sebagai penerima manfaat.
Menurutnya, hal tersebut terjadi karena pada awal program berjalan, setiap dapur diwajibkan memiliki daftar penerima manfaat agar bisa menjalankan operasionalnya. Akibat persyaratan itu, sejumlah pengelola dapur diduga mencari sekolah yang bersedia menerima MBG meskipun sebenarnya tidak membutuhkan bantuan tersebut.
Kondisi tersebut kini menjadi bagian dari evaluasi BGN. Pemerintah mulai menertibkan penyaluran agar penerima program sesuai dengan tujuan awal, yakni membantu kelompok yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.
Sudaryono menambahkan, terdapat pula sekolah yang secara mandiri menyampaikan bahwa mereka tidak memerlukan bantuan MBG. Selain itu, BGN melakukan pendekatan langsung kepada sejumlah pihak sekolah untuk membahas kelanjutan program di lingkungan mereka.
Pengawasan juga diperluas terhadap SPPG yang diduga memaksakan distribusi makanan kepada sekolah-sekolah tertentu demi memenuhi target penerima manfaat.
Baca Juga: BGN Akui Pengawasan 27.000 Dapur MBG Tak Bisa Cuma Mengandalkan Sidak
Sudaryono menegaskan, BGN telah mengambil tindakan terhadap sejumlah dapur yang terbukti melakukan praktik tersebut. Bahkan, beberapa di antaranya sudah dihentikan operasionalnya sebagai bentuk penertiban.
"Beberapa yang nakal-nakal kayak begitu sudah sebagian, kayaknya sudah beberapa saya tutup," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Tag Terkait: