Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Sudaryono Bongkar Alasan BGN Hentikan MBG di 1.637 Sekolah

Sudaryono Bongkar Alasan BGN Hentikan MBG di 1.637 Sekolah Kredit Foto: BGN
Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi terhadap penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasilnya, sebanyak 1.637 sekolah di berbagai daerah Indonesia resmi dikeluarkan dari daftar penerima program tersebut.

Kebijakan ini diambil karena sekolah-sekolah tersebut dinilai sudah memiliki kemampuan ekonomi yang cukup sehingga tidak masuk dalam kelompok yang menjadi sasaran prioritas bantuan pemerintah.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, salah satu kriteria yang menjadi dasar pencoretan adalah kategori sekolah elite dengan biaya pendidikan yang relatif mahal. Menurutnya, fasilitas MBG seharusnya lebih difokuskan kepada masyarakat dan lingkungan pendidikan yang benar-benar membutuhkan.

Hal itu disampaikan Sudaryono ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).

"Se-Indonesia itu ada 1.637 yang kami exclude. Jadi dia tidak lagi sekolah menerima MBG. Alasannya, ya dia sekolah elite, bayarnya mahal, terus kemudian sekolah itu mampu dan itu rata-rata alasannya karena itu," ujar Sudaryono, dikutip Jumat (20/11).

Lebih lanjut, Sudaryono mengungkapkan bahwa persoalan penyaluran MBG tidak hanya berkaitan dengan penentuan sekolah penerima. BGN juga menemukan adanya praktik pengelola dapur yang berupaya memasukkan sekolah nonprioritas sebagai penerima manfaat.

Menurutnya, hal tersebut terjadi karena pada awal program berjalan, setiap dapur diwajibkan memiliki daftar penerima manfaat agar bisa menjalankan operasionalnya. Akibat persyaratan itu, sejumlah pengelola dapur diduga mencari sekolah yang bersedia menerima MBG meskipun sebenarnya tidak membutuhkan bantuan tersebut.

Kondisi tersebut kini menjadi bagian dari evaluasi BGN. Pemerintah mulai menertibkan penyaluran agar penerima program sesuai dengan tujuan awal, yakni membantu kelompok yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.

Sudaryono menambahkan, terdapat pula sekolah yang secara mandiri menyampaikan bahwa mereka tidak memerlukan bantuan MBG. Selain itu, BGN melakukan pendekatan langsung kepada sejumlah pihak sekolah untuk membahas kelanjutan program di lingkungan mereka.

Pengawasan juga diperluas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga memaksakan distribusi makanan kepada sekolah-sekolah tertentu demi memenuhi target penerima manfaat.

Baca Juga: BGN Akui Pengawasan 27.000 Dapur MBG Tak Bisa Cuma Mengandalkan Sidak

Sudaryono menegaskan, BGN telah mengambil tindakan terhadap sejumlah dapur yang terbukti melakukan praktik tersebut. Bahkan, beberapa di antaranya sudah dihentikan operasionalnya sebagai bentuk penertiban.

"Beberapa yang nakal-nakal kayak begitu sudah sebagian, kayaknya sudah beberapa saya tutup," pungkasnya.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya