Kredit Foto: ChatGPT/Al Musthafa Gustar's
Mantan Staf Khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mengungkap adanya dugaan permintaan uang sebesar Rp10 miliar oleh Yandri Susanto. Uang tersebut disebut diminta untuk memperlancar proses pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024.
Pengakuan itu disampaikan Gus Alex saat memberikan keterangan dalam persidangan perkara dugaan korupsi pembagian kuota dan penyelenggaraan ibadah haji periode 2023-2024. Keterangan tersebut kemudian menjadi salah satu fakta persidangan yang berpotensi ditelaah lebih lanjut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam perkara ini, Gus Alex menyebut permintaan dana tersebut berkaitan dengan proses pembahasan BPIH 2024. Namun, berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, permintaan Rp10 miliar itu tidak dipenuhi.
KPK sendiri menyatakan terbuka terhadap kemungkinan mengembangkan perkara setelah muncul berbagai keterangan dalam persidangan. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, pengembangan kasus dapat dilakukan apabila ditemukan kecukupan alat bukti.
"Iya, betul (terbuka peluang mengembangkan kasus kuota haji)," kata Taufik kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Meski demikian, Taufik menegaskan bahwa pengembangan perkara tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan munculnya nama seseorang dalam persidangan. Jaksa penuntut umum dan tim penyidik perlu menganalisis seluruh fakta secara yuridis melalui gelar perkara.
"Tergantung kecukupan alat bukti dan bagaimana nanti dalam gelar perkara semua fakta-fakta dianalisis secara yuridis dan tentunya memenuhi unsur pertanggungjawaban pidananya," ujarnya.
Kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024 saat ini telah menyeret empat orang sebagai terdakwa. Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Kesthuri Asrul Aziz Taba.
KPK masih membuka peluang untuk mengembangkan perkara tersebut sepanjang ditemukan bukti yang cukup dan unsur pertanggungjawaban pidananya terpenuhi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama
Tag Terkait: