Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Dilaporkan ICW ke MKD soal UU Perampasan Aset, Habiburokhman: Tak Ada Masalah

Dilaporkan ICW ke MKD soal UU Perampasan Aset, Habiburokhman: Tak Ada Masalah Kredit Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku tidak mempermasalahkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset. Dia menyebut kritik maupun laporan dari masyarakat merupakan bagian dari masukan yang harus diterima wakil rakyat.

"Gak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD, kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Habiburokhman menegaskan DPR telah menjalankan proses pembentukan UU Perampasan Aset melalui sejumlah tahapan pembahasan. Dia juga menyebut dokumen rancangan undang-undang tersebut sudah diunggah oleh Sekretariat Jenderal DPR sejak Panitia Kerja (Panja) menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM).

Menurutnya, berbagai tahapan pembahasan hingga pengambilan keputusan telah dilakukan secara terbuka. Proses tersebut juga disebut dapat disaksikan masyarakat melalui siaran TV Parlemen dan kanal YouTube Parlemen.

Habiburokhman turut menjelaskan alasan ICW tidak diundang sebagai narasumber dalam pembahasan UU Perampasan Aset. Dia menyebut DPR memprioritaskan pihak-pihak yang lebih dahulu mengajukan diri untuk memberikan masukan.

Baca Juga: Jawab Kritik ICW soal RUU Perampasan Aset Dibahas Tertutup, Komisi III DPR: Sudah Diliput TV Parlemen dan Dihadiri Mahasiswa Magang

Menurut dia, terdapat 90 pihak yang mengajukan diri sebagai narasumber, tetapi hanya 87 pihak yang dapat diakomodasi karena keterbatasan waktu. Pihak yang belum mendapat kesempatan diminta menyampaikan masukan secara tertulis.

Sementara itu, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026). Pengesahan tersebut dilakukan setelah proses pembahasan yang telah berlangsung selama 18 tahun.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama