Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        OJK Wajibkan Rasio Solvabilitas Asuransi Minimal 120%

        OJK Wajibkan Rasio Solvabilitas Asuransi Minimal 120% Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat ketentuan kecukupan modal perusahaan asuransi dan reasuransi melalui penerbitan Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

        Dalam aturan tersebut, OJK menetapkan Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum (KRSM) perusahaan sebesar 120%. Selain itu, perusahaan asuransi yang masuk kategori Domestic Significantly Important Insurer (D-SII) wajib membentuk tambahan modal sebesar 15% dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR).

        OJK menyatakan ketentuan baru ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan keuangan industri perasuransian melalui perhitungan solvabilitas yang lebih sensitif terhadap risiko.

        “Penerbitan POJK 18 Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya OJK untuk memperkuat ketahanan keuangan industri perasuransian melalui penyempurnaan kerangka perhitungan solvabilitas yang lebih sensitif terhadap risiko (risk-sensitive), mencerminkan profil risiko perusahaan secara lebih akurat, serta selaras dengan perkembangan standar internasional,” tulis OJK dalam siaran pers, Sabtu (21/11/2026).

        Aturan yang ditetapkan pada 2 Oktober 2026 dan diundangkan pada 26 Oktober 2026 tersebut juga mengatur pengelompokan modal tersedia menjadi modal inti (Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2). Pengakuan pinjaman subordinasi sebagai modal juga dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

        Selain itu, OJK menyempurnakan perhitungan MMBR dengan memasukkan empat kategori risiko, yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko asuransi, dan risiko operasional. Pengukuran tersebut dirancang agar kebutuhan modal perusahaan lebih mencerminkan profil risiko yang dihadapi.

        Perusahaan juga diwajibkan menerapkan Own Risk and Solvency Assessment (ORSA), yaitu penilaian kecukupan rasio solvabilitas dalam berbagai skenario perubahan atau stress test. Penilaian tersebut harus dilakukan dan didokumentasikan paling sedikit satu kali dalam setahun, disertai strategi pemeliharaan rasio solvabilitas.

        Dari sisi pengawasan, perusahaan wajib menyampaikan laporan perhitungan rasio solvabilitas setiap triwulan dan tahunan. Laporan tahunan juga harus diaudit oleh akuntan publik. OJK turut menyiapkan sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar ketentuan solvabilitas, permodalan, perhitungan MMBR, pelaksanaan ORSA, maupun pelaporan.

        Baca Juga: OJK Tagih Rp23,77 Miliar dari Tiga Kasus Manipulasi Saham

        Ketentuan perhitungan rasio solvabilitas baru mulai diterapkan pada laporan keuangan triwulan I 2027. Untuk memberikan waktu penyesuaian, OJK memperpanjang batas waktu penyampaian laporan rasio solvabilitas triwulanan selama 2027 menjadi paling lambat 45 hari setelah periode triwulan berakhir.

        Sementara itu, sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak memenuhi KRSM akibat penerapan ketentuan baru mulai berlaku pada periode laporan triwulan I 2028.

        Melalui aturan tersebut, OJK berharap pengelolaan permodalan dan manajemen risiko perusahaan asuransi semakin kuat, sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap pemegang polis dan tertanggung.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Merlina Aryanti
        Editor: Fajar Sulaiman

        Bagikan Artikel: