- Home
- /
- Kabar Finansial
- /
- Bursa
Intip Bisnis RAPP Milik Sukanto Tanoto, Investasinya Capai Rp100 Triliun
Kredit Foto: Istimewa
PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) merupakan salah satu perusahaan utama dalam bisnis pulp dan kertas milik konglomerat Sukanto Tanoto melalui APRIL Group. Perusahaan yang beroperasi di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, tersebut mengembangkan kegiatan usaha terintegrasi mulai dari pengelolaan hutan tanaman industri (HTI), produksi pulp, hingga pengolahan kertas dan produk turunannya.
Pengembangan perkebunan dan pembangunan kompleks pabrik RAPP dimulai pada 1993. Perusahaan kemudian memulai produksi pulp komersial pada 1995 dan produksi kertas pada 1998.
Dalam perkembangannya, RAPP memperluas kapasitas produksi sekaligus mengembangkan bisnis hilir. Laporan keberlanjutan APRIL pada 2012 mencatat fasilitas produksi di Pangkalan Kerinci memiliki kapasitas desain sebesar 2,8 juta ton pulp dan 820.000 ton kertas per tahun.
Ekspansi bisnis berlanjut melalui pembangunan pabrik kertas kemasan oleh PT Riau Andalan Paperboard International di Pangkalan Kerinci. Pada 2022, APRIL mengumumkan investasi sekitar Rp33,4 triliun untuk fasilitas tersebut. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi hingga 1,2 juta ton per tahun dan mulai menjalani uji operasional pada 2024.
Selain kertas kemasan, APRIL mengembangkan bisnis serat viscose melalui Asia Pacific Rayon dengan investasi sekitar US$1 miliar pada 2018. Pengembangan tersebut memperluas portofolio bisnis grup ke produk turunan berbasis serat.
Secara keseluruhan, investasi RAPP sejak pengembangan bisnis hulu hingga hilir dilaporkan mencapai sekitar Rp100 triliun pada 2023. Ekspansi tersebut memperkuat posisi perusahaan dalam rantai industri kehutanan dan manufaktur, mulai dari bahan baku hingga produk jadi.
RAPP merupakan bagian dari APRIL Group yang berada di bawah naungan Royal Golden Eagle (RGE). Grup usaha tersebut didirikan Sukanto Tanoto pada 1973 dengan nama Raja Garuda Mas.
Selain APRIL Group, RGE menaungi sejumlah kelompok usaha lain, antara lain Asia Symbol, Asian Agri, Apical, Bracell, Sateri, dan Asia Pacific Rayon. Kegiatan bisnisnya mencakup industri pulp dan kertas, perkebunan serta pengolahan kelapa sawit, minyak nabati, serat viscose, hingga energi.
Dalam profil resminya, RGE menyebut memiliki aset lebih dari US$40 miliar dan sekitar 80.000 tenaga kerja secara global. Grup tersebut juga menjalankan bisnis di sejumlah negara, termasuk Singapura, Malaysia, Filipina, Finlandia, China, Brasil, dan Kanada.
Di sisi operasional, RAPP menyatakan kegiatan usahanya bersama APRIL Group melibatkan lebih dari 41.000 pekerja serta mendukung rantai ekonomi masyarakat dan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa. Perusahaan juga menyebut Pangkalan Kerinci telah berkembang selama lebih dari tiga dekade seiring aktivitas operasionalnya.
Namun, aktivitas bisnis RAPP kini menghadapi perkembangan terkait perizinan kawasan hutan. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyatakan pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan untuk areal kerja seluas sekitar 338.536 hektare di Riau. Dengan keputusan tersebut, kawasan yang sebelumnya berada dalam izin pemanfaatan RAPP kembali dikuasai negara.
Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Pemerintah menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan PBPH atas nama PT RAPP.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyampaikan bahwa pencabutan tersebut mencakup seluruh areal kerja yang disebutkan dalam keputusan pemerintah.
Baca Juga: Pemerintah Cabut Izin 338 Ribu Hektare Pemanfaatan Hutan Milik Sukanto Tanoto
“Pemerintah menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan PBPH atas nama PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare,” ujar Barita dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Menanggapi keputusan tersebut, RAPP menyatakan menghormati kewenangan pemerintah. Perusahaan juga menyampaikan masih menunggu pemberitahuan resmi dan penjelasan lebih lanjut mengenai keputusan pencabutan izin tersebut.
RAPP turut menyoroti skala kegiatan operasional yang selama ini dijalankan bersama APRIL Group. Menurut perusahaan, aktivitas bisnis tersebut melibatkan lebih dari 41.000 pekerja serta mendukung rantai ekonomi masyarakat dan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari respons perusahaan terhadap keputusan pemerintah. Meski demikian, RAPP belum menyampaikan penjelasan lebih lanjut mengenai dampak pencabutan PBPH terhadap kegiatan operasional maupun keberlanjutan aktivitas bisnisnya.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Merlina Aryanti
Editor: Fajar Sulaiman
Tag Terkait: