Kredit Foto: PTFI
Siang itu, tangan Fasmi sibuk mengendalikan mesin produksi. Matanya sesekali berpindah dari bahan baku ke layar panel. Ia memastikan takaran adonan paving block berbahan dasar tailing sesuai sebelum masuk ke proses pencetakan.
“Biar pas,” katanya singkat.
Ia kembali memperhatikan layar. Mesin pengaduk bekerja, material bercampur, kemudian adonan diteruskan ke bagian pencetakan. Tidak ada pekerjaan mencangkul atau mengangkut bahan menggunakan lori. Di hadapannya, proses produksi berlangsung secara mekanis dengan bantuan mesin dan sistem otomasi.
Kami menemui Fasmi di fasilitas Tailing Utilization, kawasan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (5/11/2026). Di tempat itu, material sisa pengolahan bijih tembaga dan emas diolah kembali menjadi produk konstruksi.
Sudah sekitar tujuh tahun pria asli Papua tersebut bekerja di fasilitas itu. Sebelum terbiasa mengoperasikan mesin, ia lebih dahulu mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari pekerja yang lebih berpengalaman. Pengetahuan yang awalnya asing perlahan menjadi keterampilan yang ia kuasai.
Baginya, pekerjaan itu bukan hanya menghasilkan paving block. Ada keterampilan baru yang diperoleh, penghasilan untuk keluarga, dan hasil kerja yang dapat dilihat manfaatnya oleh masyarakat sekitar.
"Saya senang bekerja di sini. Awalnya saya belajar dari bapak-bapak yang lebih berpengalaman sampai akhirnya bisa mengoperasikan mesin sendiri. Apalagi hasil pekerjaan kami bisa dimanfaatkan untuk mempercantik bangunan dan fasilitas di Timika," demikian penuturan Fasmi.
Fasmi salah satu pekerja di fasilitas Tailing Utilization
Namun, material yang sedang diolahnya menyimpan cerita jauh lebih panjang daripada perjalanan sebuah balok beton.
Mengubah Sisa Tambang Menjadi Material Konstruksi
Untuk memahami pekerjaan Fasmi, kita perlu mengikuti perjalanan material dari kawasan pertambangan Grasberg.
PTFI mengoperasikan salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia di distrik mineral Grasberg. Kegiatan pertambangannya terintegrasi dari penambangan dan pengolahan bijih di Mimika hingga pemurnian logam di Gresik, Jawa Timur.
Dalam proses pengolahan, batuan yang mengandung mineral berharga dihancurkan, digiling, kemudian dipisahkan melalui proses flotasi. Mineral yang mengandung tembaga dan emas diambil sebagai konsentrat. Sementara itu, material yang tersisa setelah proses pemisahan disebut tailing.
Dengan demikian, tailing bukanlah bijih mentah yang baru diambil dari gunung. Ia merupakan material sisa setelah mineral berharga dipisahkan melalui proses pengolahan.
Besarnya aktivitas pengolahan memberikan gambaran mengenai skala material yang harus dikelola. Berdasarkan paparan PTFI, sepanjang 2025 perusahaan rata-rata mengolah 138.076 ton bijih per hari dan menghasilkan sekitar 5.289 ton konsentrat per hari.
Skala produksi tersebut memberikan gambaran mengenai besarnya aktivitas pengolahan mineral sekaligus material sisa yang harus dikelola.
Tailing dari fasilitas pengolahan di dataran tinggi dialirkan menuju kawasan pengendapan di dataran rendah melalui sistem sungai yang telah ditetapkan dalam pengelolaan perusahaan. Salah satu kawasan pengendapannya dikenal sebagai Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA).
Kawasan ini memiliki luas sekitar 23.000 hektare.
Besarnya kawasan pengendapan itulah yang membuat pengelolaan tailing tidak cukup hanya dengan menempatkannya pada suatu wilayah. Material tersebut juga perlu dipantau, dikelola, dan dicari kemungkinan pemanfaatannya.
Di sinilah fasilitas Tailing Utilization mengambil peran.
Manajer Operasional Tailings Utilization PTFI, Sastro Siburian, menjelaskan bahwa fasilitas pemanfaatan tersebut telah berjalan sekitar tujuh tahun. Pengembangannya dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni pengolahan material menjadi produk konstruksi atau precast dan pemanfaatan lahan melalui program land farming.
Untuk produk konstruksi, paving block menjadi salah satu hasil yang paling nyata.
Menurut paparan Sastro, sekitar 3,1 juta keping paving block telah didistribusikan kepada masyarakat. Jika dihitung menggunakan biaya pokok produksi sekitar Rp5.000 per keping, nilai produk yang disalurkan mencapai kurang lebih Rp15,69 miliar. Angka tersebut merupakan estimasi nilai produk, bukan bantuan uang tunai.
Penerimanya meliputi rumah ibadah, sekolah, fasilitas umum, dan sejumlah instansi pemerintah. Lebih dari 40 gereja dan sekitar 30 masjid tercatat telah menerima produk tersebut. Paving block juga dimanfaatkan untuk mendukung fasilitas olahraga dan infrastruktur di Mimika.
Distribusinya bahkan menjangkau Sorong, termasuk fasilitas Pangkalan Komando Armada III.
Sastro menjelaskan bahwa penyaluran dilakukan melalui mekanisme pengajuan proposal, pemberian hibah, dan berita acara serah terima. Prioritas diberikan kepada fasilitas yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
Dari sisi teknis, produk tersebut juga menjalani pengujian mutu. Sastro menyebut kuat tekan paving block yang diproduksi mencapai sekitar 41 megapascal (MPa), bahkan dalam pengujian tertentu pernah mencapai 50 MPa. Sebagai pembanding, standar mutu A yang digunakan perusahaan adalah 40 MPa.
Setiap keping paving block menggunakan sekitar 2,2 kilogram tailing sebagai salah satu bahan campuran, bersama semen dan material pendukung lainnya. Artinya, material tersebut tidak digunakan begitu saja, melainkan melalui formulasi dan pengujian agar memenuhi persyaratan teknis.
Produksi pun berkembang. Dalam paparan perusahaan, kapasitas produksinya mencapai sekitar 1,6 juta keping per tahun.
Pemanfaatannya tidak berhenti pada paving block. PTFI juga mengembangkan penggunaan tailing sebagai substitusi material pasir dalam campuran aspal di sejumlah fasilitas. Perusahaan pernah mencatat penggunaannya pada jalan aspal di Merauke sepanjang 2,6 kilometer dan jalan beton di Sorong sepanjang 1,2 kilometer pada 2021. Material tersebut juga dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan sejumlah fasilitas di Timika.
Di sini, nilai tambah dari material sisa mulai terlihat. Sesuatu yang sebelumnya harus dikelola sebagai hasil samping pengolahan mineral dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
Namun, Sastro tidak menempatkan pemanfaatan tersebut semata-mata sebagai persoalan produksi. Ada aspek pengendalian mutu, kepatuhan terhadap ketentuan pemerintah, dan peluang ekonomi yang perlu diperhatikan.
Perusahaan juga membuka peluang bagi UMKM untuk memanfaatkan bahan baku tailing dan mengembangkannya menjadi produk konstruksi. Dengan demikian, pemanfaatan material tidak hanya berhenti di lingkungan fasilitas perusahaan.
Paving block yang dibuat Fasmi menjadi salah satu bentuk nyata dari upaya tersebut.
Tetapi pemanfaatan tailing tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan material konstruksi. Di kawasan lain, material yang sama menjadi bagian dari upaya mengembangkan lahan pertanian, perikanan, dan peternakan.
Mengembangkan Sumber Pangan dari Lahan Bekas Pengendapan
Perjalanan menuju kawasan Integrated Farming System (IFS) Mile 21 memperlihatkan sisi lain dari pengelolaan tailing.
Di tempat ini, perhatian tidak lagi tertuju pada mesin pencetak atau adonan beton. Hamparan tanaman, kolam perikanan, perkebunan kakao, dan berbagai kegiatan pemeliharaan menjadi bagian dari pengembangan kawasan.
Di antara aktivitas tersebut, kami bertemu Oktovianus Tekege.
Pria asal Suku Mee, Paniai, itu bekerja pada sektor perikanan sebagai pegawai PT Pangansari Utama. Ketika pekerjaan utamanya memberikan waktu luang, ia memanfaatkannya untuk membantu merawat tanaman kakao.
Baginya, pekerjaan di Mile 21 memberikan kesempatan untuk memperoleh penghasilan sekaligus mempelajari keterampilan baru.
Oktovianus telah berkeluarga dan memiliki dua anak. Penghasilannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sebagian lainnya ia sisihkan untuk membantu ibu kandung, kakak perempuan, kakak laki-laki, dan anggota keluarga lainnya.
Ia tumbuh dalam keluarga dengan delapan bersaudara. Penghasilan orang tuanya dahulu terbatas sehingga perjuangan memenuhi kebutuhan keluarga menjadi pengalaman yang membentuk cara pandangnya tentang kehidupan.
Kesempatan bekerja membuatnya dapat membantu keluarga yang lebih luas. Ia juga melihat pekerjaan sebagai ruang untuk memperbaiki masa depan melalui usaha sendiri.
“Masa depan kita bukan berada di tangan orang lain. Masa depan itu ada di tangan kita sendiri. Karena itu, kita harus berjuang,” katanya.
Oktovianus merupakan salah satu pekerja Papua yang terlibat dalam kegiatan Integrated Farming System. Baginya, keberadaan fasilitas tersebut memberikan kepastian penghasilan dan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan.
Di Mile 21, kegiatan tidak hanya berpusat pada satu jenis komoditas. Perikanan, perkebunan, pertanian, dan peternakan dikembangkan secara bertahap sebagai bagian dari pemanfaatan lahan.
Kakao menjadi salah satu komoditas yang memperoleh perhatian. Tanaman tersebut dikembangkan sekaligus sebagai bagian dari penelitian mengenai kemampuan tumbuh di kawasan bekas pengendapan tailing. Hasilnya kemudian diarahkan menuju pengembangan produk olahan, termasuk cokelat.
Selain kakao, terdapat pengembangan kopi robusta, sayuran, dan tanaman produktif lainnya.
Pengembangan pertanian juga membutuhkan perlakuan khusus terhadap media tanam. Material tailing memiliki keterbatasan jika digunakan langsung sebagai media pertumbuhan tanaman. Karena itu, bahan organik ditambahkan untuk memperbaiki karakteristik media tanam. Salah satu sumber bahan organik yang dimanfaatkan adalah tanaman air jenis pistia yang dikumpulkan dan diolah menjadi kompos.
Pengembangan ini tidak hanya berorientasi pada keberhasilan menumbuhkan tanaman. Ada pertanyaan yang jauh lebih penting: apakah hasil pertanian, perikanan, dan peternakan dari kawasan tersebut aman untuk dikonsumsi?
Dalam paparan tim lingkungan PTFI, sampel hasil panen, ikan, dan produk peternakan dikirim ke laboratorium terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pengujian dilakukan untuk mengetahui kandungan logam dan membandingkannya dengan ambang batas yang dipersyaratkan bagi produk konsumsi manusia.
Perusahaan menyampaikan bahwa hasil pengujian yang telah dilakukan memenuhi persyaratan yang digunakan. Meski demikian, pengujian berkala tetap diperlukan. Kemampuan tanaman tumbuh di atas lahan bekas pengendapan tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh hasil panennya aman dikonsumsi.
Karena itu, penelitian dan pemantauan menjadi bagian penting dari pengembangan kawasan tersebut.
Data perusahaan menunjukkan bahwa pengembangan land farming telah dimulai sejak 2021. Dalam paparan Sastro, luas lahan yang telah dikembangkan mencapai sekitar 62,9 hektare, dengan target pengembangan hingga 500 hektare pada 2030.
Pada program pengembangan lainnya, perusahaan juga mencatat target 50 hektare pada 2026, dengan capaian 28 hektare hingga Oktober.
Di balik angka-angka itu, terdapat pekerjaan yang tidak sebentar. Material yang semula berupa hamparan hasil pengendapan harus dipersiapkan, ditambahkan bahan organik, ditanami, dan dipantau perkembangannya.
Bagi Oktovianus, semua itu hadir dalam bentuk pekerjaan sehari-hari. Ia mungkin tidak sedang memikirkan keseluruhan proses pengelolaan tailing ketika merawat kakao atau bekerja di sektor perikanan. Namun, aktivitasnya menjadi bagian dari upaya mengembangkan kawasan yang tidak hanya menyimpan material sisa tambang, tetapi juga memiliki fungsi produktif.
Dari Mile 21, persoalan kemudian bergerak lebih jauh. Jika tailing dapat dimanfaatkan untuk konstruksi dan pengembangan pangan, bagaimana dengan kawasan yang harus dipulihkan agar fungsi ekologisnya kembali tumbuh?
Di sinilah pekerjaan reklamasi mengambil peran.
Memulihkan Ekosistem, Menyiapkan Masa Depan
General Superintendent Low Land Reclamation EAE & Project PTFI, Tumpal Sinaga menjelaskan bahwa penelitian dan kegiatan reklamasi di kawasan dataran rendah telah berlangsung sejak pertengahan 1990-an.
Kawasan yang kini menjadi bagian dari pusat penelitian Mile 21 dahulu merupakan hamparan material tailing. Ketebalan endapannya diperkirakan mencapai lima hingga tujuh meter.
Seiring perubahan sistem pengelolaan pengendapan, sebagian kawasan mulai ditata dan dikembangkan untuk kegiatan penelitian, revegetasi, serta pemulihan lingkungan.
Menurut Tumpal, reklamasi di sejumlah kawasan telah menunjukkan perkembangan. Pada periode 1999–2016, reklamasi di dua area mencapai sekitar 742 hektare. Pada 2016, kawasan tersebut dinyatakan memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi dan diserahterimakan kepada pemerintah.
Pemulihan tidak selalu berlangsung melalui penanaman yang dilakukan manusia. Di sejumlah area, tumbuhan mulai berkembang secara alami. Proses ini dikenal sebagai suksesi alami, yakni perkembangan vegetasi pada kawasan yang sebelumnya mengalami perubahan kondisi lingkungan.
Di pusat penelitian reklamasi dan keanekaragaman hayati Mile 21, proses tersebut menjadi salah satu objek pengamatan. Perusahaan mengembangkan penelitian untuk mengetahui bagaimana vegetasi tumbuh, bagaimana ekosistem berkembang, dan bagaimana kawasan bekas pengendapan dapat memiliki fungsi ekologis baru.
Selain reklamasi di daratan, pemulihan juga dilakukan di wilayah pesisir dan muara melalui penanaman mangrove.
Sejak 2005, penanaman mangrove telah dilakukan pada kawasan yang dialiri tailing. Hingga Oktober 2025, luas reklamasi mangrove yang tercatat dalam paparan perusahaan mencapai 1.737 hektare.
Di kawasan tersebut, masyarakat lokal, terutama masyarakat pesisir Kamoro, turut dilibatkan dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan. Dalam paparan Tumpal, tercatat keterlibatan 24 kontraktor lokal dari lima desa Kamoro dalam pembangunan struktur bambu untuk mendukung pengelolaan kawasan muara.
Mangrove memiliki fungsi ekologis penting. Selain menjadi habitat berbagai jenis biota, kawasan ini berperan dalam menjaga ekosistem pesisir dan mendukung sumber penghidupan masyarakat yang bergantung pada hasil perairan.
Pengembangan lingkungan juga dilakukan melalui taman keanekaragaman hayati. Dalam paparan yang disampaikan Tumpal, terdapat rencana penanaman berbagai jenis tanaman lokal di kawasan Upper Estuary secara bertahap hingga 2032.
Jenis tanaman yang dikembangkan antara lain matoa, sagu, pinang, kelapa, merbau, pulai, dan sejumlah tanaman lokal lainnya.
Targetnya bukan sekadar menghadirkan kawasan hijau. Taman keanekaragaman hayati diharapkan memiliki nilai ekologis, menjadi ruang edukasi, sekaligus mendukung pemanfaatan kawasan oleh masyarakat.
Tumpal menjelaskan bahwa Mile 21 dikembangkan sebagai pusat penelitian reklamasi dan keanekaragaman hayati. Hasil penelitian tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan rencana pengelolaan kawasan ModADA dalam jangka panjang.
Ada satu hal yang menjadi perhatian: kegiatan pertambangan memiliki batas waktu, sementara kehidupan masyarakat dan lingkungan harus terus berlangsung.
Karena itu, pengembangan kawasan tidak dapat hanya berorientasi pada kebutuhan operasional perusahaan saat ini. Perlu ada perencanaan mengenai bagaimana lahan tersebut akan dikelola ketika kegiatan pertambangan berakhir.
Bagi Tumpal, penelitian di Mile 21 merupakan bagian dari persiapan tersebut. Kawasan ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan master plan pengelolaan ModADA yang nantinya dapat menjadi pedoman pemanfaatan wilayah setelah kegiatan pertambangan selesai.
Pekerjaan reklamasi pun tidak hanya diukur dari jumlah pohon yang ditanam atau luas lahan yang dihijaukan. Keberhasilan pemulihan membutuhkan pemantauan, penelitian, dan evaluasi terhadap perkembangan ekosistem.
Di kawasan lain, PTFI juga melakukan reklamasi timbunan batuan penutup (overburden). Material tersebut dikelola melalui pencampuran atau penudungan dengan batuan kapur untuk mencegah terbentuknya air asam tambang. Hingga 2025, reklamasi timbunan overburden tercatat mencapai 603 hektare.
Jika seluruh kegiatan tersebut dilihat bersama, pengelolaan lingkungan PTFI mencakup pekerjaan yang berbeda-beda: mengendalikan material sisa pengolahan, memanfaatkan sebagian material untuk kebutuhan konstruksi, mengembangkan lahan produktif, dan memulihkan kawasan melalui reklamasi serta revegetasi.
Namun, pekerjaan tersebut berlangsung dalam kondisi geografis yang tidak sederhana.
Pertambangan dan Tanggung Jawab Keberlanjutan
Wilayah operasi PTFI membentang dari kawasan pesisir hingga pegunungan dengan ketinggian sekitar 4.200 meter di atas permukaan laut. Rentang geografisnya mencapai sekitar 110 kilometer, dengan curah hujan yang di sejumlah wilayah dapat mencapai 15.000 milimeter per tahun.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kegiatan pertambangan, terutama dalam mengelola air, sedimentasi, kestabilan kawasan, dan dampak lingkungan.
Dalam paparannya pada forum COP31 di Antalya, Turki, Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menjelaskan bahwa perusahaan telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak operasional sekaligus mempersiapkan keberlanjutan kawasan.
Salah satunya melalui peralihan dari tambang terbuka menuju tambang bawah tanah. Pengangkutan bijih yang sebelumnya menggunakan truk berbahan bakar diesel kini dilakukan menggunakan kereta listrik tanpa awak.
Tony juga menyampaikan bahwa strategi keberlanjutan PTFI mengacu pada sejumlah kerangka, antara lain International Council on Mining and Metals (ICMM), Copper Mark, serta regulasi di RI. Kerangka tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan memperkuat pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).
Lebih jauh, Tony menyebut PTFI telah mencapai pengurangan emisi karbon sebesar 33 persen, melampaui komitmen awal penurunan 30 persen pada 2030.
Namun, keberlanjutan tidak hanya diukur melalui pengurangan emisi. Dalam kegiatan operasional, pengelolaan material sisa, reklamasi, pemulihan ekosistem, serta hubungan dengan masyarakat juga menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan.
Pandangan tersebut sejalan dengan perspektif Adam Chase, Partner bidang Energy Transition serta Climate & Net Zero di Environmental Resources Management (ERM).
Adam mengingatkan bahwa keberlanjutan harus diperhitungkan sejak tahap perancangan tambang. Perusahaan perlu mempertimbangkan desain lingkungan dan melibatkan masyarakat sejak awal. Jika aspek-aspek tersebut diabaikan, kegiatan pertambangan bahkan berpotensi menghadapi hambatan sebelum mencapai tahap produksi.
“Ketika merancang sebuah tambang, keberlanjutan harus sudah menjadi bagian dari perencanaannya. Perusahaan juga perlu melibatkan masyarakat dan memastikan desain lingkungannya memadai. Jika tidak, kegiatan pertambangan dapat terhambat sebelum mencapai tahap produksi,” ujarnya dalam COP 31.
Bagi Adam, keberlanjutan bukan sesuatu yang sekadar ditambahkan ke dalam kegiatan usaha, melainkan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cara perusahaan menjalankan bisnisnya.
Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan lingkungan bukan hanya persoalan kepatuhan terhadap regulasi. Ia berkaitan pula dengan keberlangsungan operasi, nilai ekonomi, penerimaan masyarakat, dan kualitas lingkungan.
Di tingkat holding, tanggung jawab tersebut juga menjadi bagian dari arah pengelolaan industri pertambangan nasional.
PTFI merupakan bagian dari MIND ID atau PT Mineral Industri Indonesia (Persero), holding BUMN industri pertambangan yang menaungi sejumlah perusahaan strategis, termasuk PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Timah Tbk, dan PT Freeport Indonesia.
Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, menempatkan keberlanjutan sebagai bagian dari mandat pengelolaan sumber daya mineral nasional. Dalam pandangan holding, pemanfaatan sumber daya alam harus disertai penguatan nilai tambah, tata kelola, dan tanggung jawab terhadap lingkungan.
"Kami sadar bahwa kami tidak selamanya menambang. Akan ada masa di mana area tambang ini kembali dimanfaatkan masyarakat. Oleh karena itu, kami ingin meninggalkan warisan peradaban, pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan, dan lingkungan yang layak bagi masyarakat,” ujar Maroef.
Kepemilikan mayoritas tersebut menempatkan Indonesia dalam posisi strategis untuk turut menentukan arah pengelolaan salah satu aset pertambangan tembaga dan emas penting di Tanah Air.
Namun, penguasaan saham juga membawa tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan sumber daya mineral memberikan manfaat jangka panjang bagi negara, masyarakat, dan lingkungan.
Di Indonesia, prinsip tersebut telah diterjemahkan ke dalam berbagai ketentuan pengelolaan pertambangan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025 menetapkan pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Aturan tersebut menekankan perlunya perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pemantauan reklamasi secara terukur serta akuntabel.
Pedoman tersebut juga mengatur revegetasi, pekerjaan sipil, kriteria keberhasilan reklamasi, jaminan reklamasi, hingga pemantauan lingkungan dan sosial ekonomi. Dengan demikian, reklamasi bukan pekerjaan yang dapat dilakukan sekadarnya atau hanya untuk memenuhi angka luas penanaman. Ada ukuran keberhasilan yang harus dipenuhi dan dipertanggungjawabkan.
Pengelolaan lingkungan juga merupakan bagian dari kewajiban pemegang izin usaha pertambangan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajiban tersebut, termasuk reklamasi, pascatambang, keselamatan, dan pemantauan lingkungan.
Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR, 15 Agustus 2025, menegaskan pentingnya penertiban aktivitas pertambangan yang melanggar aturan.
“Kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan,” tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks penindakan terhadap pertambangan ilegal dan pelanggaran aturan. Pesannya jelas: pengelolaan kekayaan mineral tidak dapat dilepaskan dari penegakan hukum. Aktivitas pertambangan harus berjalan dalam kerangka aturan, dengan tanggung jawab terhadap kepentingan negara dan perlindungan lingkungan.
Yang Harus Tetap Tumbuh
Kembali ke Kuala Kencana, mesin produksi masih bekerja. Fasmi kembali memperhatikan layar panel, memastikan adonan paving block memiliki takaran yang tepat. Tidak jauh dari sana, di kawasan Mile 21, Oktovianus melanjutkan pekerjaannya di sektor perikanan dan membantu merawat tanaman kakao ketika memiliki waktu luang.
Keduanya mungkin tidak pernah membayangkan bahwa pekerjaan sehari-hari mereka merupakan bagian dari persoalan besar pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Fasmi berada di sisi pemanfaatan material sisa. Oktovianus berada di sisi pengembangan lahan produktif. Sementara itu, Sastro dan Tumpal bekerja memastikan material serta kawasan bekas pengendapan dikelola dengan pendekatan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di antara pekerjaan-pekerjaan tersebut, ada satu benang merah: kegiatan pertambangan tidak boleh hanya berbicara tentang berapa banyak mineral yang berhasil diambil dari bumi.
Ada material sisa yang harus dikelola. Ada lahan yang harus dipulihkan. Ada masyarakat yang perlu memperoleh kesempatan ekonomi. Dan ada lingkungan yang harus tetap mampu menopang kehidupan setelah kegiatan pertambangan berakhir.
PTFI memperkirakan cadangan mineral yang tersedia dapat mendukung kegiatan penambangan hingga 2052. Namun, mempersiapkan masa depan masyarakat dan lingkungan tidak bisa menunggu sampai tambang berhenti beroperasi.
Justru ketika kegiatan pertambangan masih berlangsung, persiapan harus dilakukan. Material sisa perlu dikelola, teknologi perlu dikembangkan, masyarakat perlu dibekali keterampilan, dan kawasan yang telah mengalami perubahan harus memiliki rencana pemulihan yang terukur.
Paving block yang dihasilkan Fasmi, kakao yang dirawat Oktovianus, serta mangrove yang ditanam masyarakat pesisir Kamoro merupakan bagian dari gambaran yang lebih luas tentang bagaimana kekayaan alam perlu dikelola.
Tentu, pekerjaan itu belum selesai. Pemanfaatan tailing masih membutuhkan pengembangan dan pengujian berkelanjutan. Keamanan produk pangan harus terus dibuktikan melalui pemeriksaan yang konsisten. Reklamasi pun memerlukan pengawasan, evaluasi, dan penilaian keberhasilan dari pemerintah.
Angka jutaan paving block, ribuan hektare reklamasi, maupun jumlah tanaman yang tumbuh tidak dengan sendirinya menjadi jaminan bahwa seluruh persoalan lingkungan telah terselesaikan.
Namun, upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa nilai sebuah kegiatan pertambangan tidak semestinya berhenti pada mineral yang dihasilkan. Ada nilai lain yang perlu dibangun: kemampuan mengolah material, mengembangkan teknologi, memulihkan ekosistem, serta menyiapkan masyarakat agar memiliki sumber penghidupan yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, kekayaan alam tidak hanya diukur dari apa yang dapat dikeluarkan dari perut bumi, tetapi juga dari apa yang mampu dibangun di atasnya.
Di Kuala Kencana, Fasmi memastikan adonan paving block tidak kurang atau berlebih.
“Biar pas,” katanya.
Sementara itu, di Mile 21, Oktovianus masih memegang keyakinan sederhana tentang masa depan.
“Masa depan kita ada di tangan kita sendiri. Jadi, kita harus berjuang.”
Dua kalimat sederhana dari dua pekerja di Mimika itu mungkin menjadi pengingat bahwa sebesar apa pun kekayaan yang tersimpan di dalam bumi, masa depan tetap harus dibangun oleh manusia yang hidup di atasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Fajar Sulaiman