Andai Gibran Tak Mundur, Mahfud MD Hitung Bisa Bertahan 7 Bulan Lagi jadi Wapres
Kredit Foto: Istihanah
Mahfud MD memperkirakan proses pemberhentian seorang wakil presiden melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment dapat memakan waktu hingga sekitar tujuh bulan. Perhitungan tersebut mencakup seluruh tahapan konstitusional yang harus dilalui sejumlah lembaga negara.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu menyampaikan perkiraannya dalam perbincangan bersama pakar hukum tata negara Refly Harun di kanal YouTube Refly Harun, Sabtu (21/11/2026).
Diskusi tersebut membahas pilihan mekanisme pemberhentian Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden, yakni melalui pengunduran diri atau pemakzulan.
Mahfud mengaku sejak awal lebih mendukung opsi pengunduran diri dibandingkan menempuh proses pemakzulan. Menurut dia, mekanisme impeachment melibatkan tahapan panjang di berbagai lembaga negara sehingga membutuhkan waktu cukup lama.
"Memang tidak ada pilihan ketiga. Pilihannya mundur atau dimakzulkan. Saya menghitung kalau menunggu, kalau dihitung agak sempurna, di sini seminggu, di sini tiga minggu, di MPR begini, dan seterusnya, itu memerlukan waktu kira-kira tujuh bulan semua proses itu kalau diambil ke yang paling lama," ujar Mahfud.
Ia menilai proses selama tujuh bulan berisiko menimbulkan persoalan politik baru. Sebab, konfigurasi politik dapat berubah dalam rentang waktu tersebut. Perubahan itu berpotensi memunculkan interupsi maupun manuver politik yang justru menghambat proses pemberhentian.
"Di dalam waktu tujuh bulan itu bisa saja terjadi perubahan politik. Kalau saya, daripada nanti dalam proses pemakzulan masih ramai lagi, terus masih diinterupsi oleh ini-itu, malah tidak jadi mundur, menurut saya secara politik kita rugi," jelasnya.
Mahfud juga menyinggung konsekuensi finansial apabila pengunduran diri dilakukan tanpa melalui putusan pemakzulan. Dalam diskusi tersebut, muncul simulasi biaya fasilitas negara bagi mantan wakil presiden, termasuk hak pensiun dan pengawalan, yang diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp120 miliar selama puluhan tahun.
Namun, Mahfud menilai potensi pengeluaran tersebut masih lebih kecil dibandingkan risiko politik dan ketatanegaraan apabila persoalan pemberhentian wakil presiden terus menggantung.
"Akan lebih buruk bagi negara ini kalau dia tidak jadi mundur. Akan lebih banyak biayanya, akan triliunan. Taruhlah kalau dirata-ratakan satu tahun misalnya dua atau tiga miliar biaya negara itu, ya kira-kira Rp120 miliar. Tetapi bahaya yang ditimbulkan atau kerusakan yang ditimbulkan itu bisa triliunan kalau keadaan terus menggantung dan tidak segera dieksekusi," kata Mahfud.
Baca Juga: Usut Laporan yang Menyeret Keluarga Jokowi, Mahfud MD Desak Prabowo Beri Sinyal ke KPK
Dalam kesempatan yang sama, Refly Harun turut menjelaskan perbedaan antara pencalonan dan pengunduran diri pejabat publik. Menurut Refly, pengunduran diri merupakan hak subjektif seorang pejabat publik sehingga tidak memerlukan persyaratan administratif seperti proses pencalonan jabatan.
Mahfud menambahkan, pengunduran diri tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya proses hukum terhadap pejabat yang bersangkutan. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti pelanggaran pidana dan perkara tersebut diproses di pengadilan, pencabutan fasilitas negara maupun hak politik tetap dapat diajukan sebagai bagian dari tuntutan hukum.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait: