Kredit Foto: Rena Laila Wuri
Mahfud MD menyarankan Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan tokoh senior nonpartai sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk mengisi posisi yang kosong. Menurut Mahfud, sosok tersebut sebaiknya memiliki pengalaman mengurus pemerintahan, tetapi tidak memiliki ambisi untuk mengejar jabatan politik.
Pandangan itu disampaikan Mahfud saat berbincang dengan ekonom Rhenald Kasali di kanal YouTube Rhenald Kasali pada 19 November 2026. Ia menjawab pertanyaan Rhenald mengenai kriteria wakil presiden yang dibutuhkan Prabowo, apakah lebih mengutamakan kecocokan personal atau kompetensi.
"Menurut saya kalau situasinya seperti sekarang, saya berpikir dicari seorang senior yang tidak pernah punya afiliasi politik ya, tapi ikut mengurus pemerintahan. Tidak pernah atas kehendaknya sendiri ngurus kontestasi politik. Dia enggak punya kepentingan, tidak ingin jadi apa-apa," ujar Mahfud.
Untuk menggambarkan sosok yang dimaksud, Mahfud menyebut mantan Wakil Presiden Boediono dan ekonom peraih Nobel asal Bangladesh, Muhammad Yunus. Ia menilai figur seperti itu dapat ditemukan di lingkungan akademisi, termasuk kampus-kampus.
"Orang seperti Pak Boediono. Pak Boediono kan tidak punya masalah. Ngurus saja, 'saya dicalonkan ya sudah ya maju', tapi dia kan tidak punya afiliasi politik. Dan orang seperti ini mungkin masih banyak di kampus-kampus, di mana orang-orang besar yang selama ini ngomong," jelasnya.
Mahfud juga menilai pilihan terhadap tokoh senior nonpartai dapat memberikan keuntungan bagi Partai Gerindra. Menurut dia, sosok yang memiliki kredibilitas tetapi tidak mempunyai basis politik sendiri tidak akan menjadi ancaman bagi partai maupun koalisi pendukung pemerintah.
"Saya kira itu Gerindra-nya aman. Jadi kredibilitas, walaupun dia tidak mempunyai basis dan kekuatan politik, enggak perlu karena basisnya ada di presiden dan koalisinya. Dan koalisi itu pasti tidak akan mengganggu orang ini karena orangnya presiden," papar Mahfud.
Dalam perbincangan tersebut, Mahfud turut menyoroti belum adanya partai politik yang mengajukan nama cawapres. Ia menduga partai-partai koalisi telah membaca arah pilihan Prabowo. Menurut analisisnya, presiden kemungkinan akan memilih tokoh nasional nonpartai atau kader dari partainya sendiri, bukan berasal dari partai politik lain.
Sesuai mekanisme konstitusi yang disebut dalam uraian tersebut, Prabowo dijadwalkan menyerahkan sedikitnya dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) paling lambat 14 hari sebelum sidang. Penyerahan nama itu diperkirakan berlangsung pada tanggal 25, sebelum MPR melakukan pemilihan dan pelantikan pada sidang tanggal 9.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait: