Realisasi Rusun Subsidi FLPP Baru 30 Unit, Komisi V DPR Desak Pemerintah Evaluasi Menyeluruh
Kredit Foto: Antara/Aprillio Akbar
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto, menyoroti tajam rendahnya realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rumah susun (rusun) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hingga saat ini, penyaluran rusun subsidi tercatat baru terealisasi sebanyak 30 unit.
Edi menegaskan bahwa capaian yang sangat minim tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh agar program penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
"Program penyediaan rumah subsidi tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Pemerintah juga harus memastikan hunian yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memiliki lokasi yang strategis, serta dapat dijangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran penerima program," ujar Edi dalam keterangannya.
Untuk mendongkrak serapan rusun subsidi, Edi menilai pemerintah perlu memperluas jangkauan sosialisasi program. Masyarakat, khususnya kalangan pekerja dan kelompok MBR, harus mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai ketersediaan rusun subsidi, mekanisme pembiayaan, hingga persyaratan pengajuannya.
Selain aspek informasi, perencanaan tata ruang dinilai sangat krusial. Edi mendorong agar pembangunan rusun subsidi memprioritaskan lokasi yang dekat dengan kawasan industri, pabrik, dan pusat perkantoran sehingga para pekerja memiliki akses yang mudah dan efisien menuju tempat kerja.
"Lokasinya harus terjangkau, pembiayaannya mudah, dan administrasinya tidak mempersulit masyarakat. Hal-hal ini penting diperhatikan agar rusun subsidi benar-benar bisa diakses dan dihuni oleh masyarakat yang membutuhkan," tegasnya.
Edi juga menggarisbawahi masih adanya hambatan struktural dalam penyaluran rumah subsidi, terutama menyangkut kerumitan perizinan dan keterbatasan lahan. Ia meminta pemerintah segera mencari solusi konkret melalui penguatan koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak perbankan, hingga para pengembang properti.
Rendahnya serapan rusun subsidi berbanding terbalik dengan kinerja penyaluran rumah tapak subsidi. Berdasarkan data penyaluran terbaru, realisasi rumah tapak melalui skema FLPP telah menembus 207.023 unit atau setara dengan 59,15 persen dari total target 350.000 unit, dengan nilai pembiayaan mencapai Rp25,80 triliun.
Guna mengejar sisa target tahunan, pemerintah merencanakan percepatan penyaluran melalui berbagai langkah koordinatif, termasuk agenda pelaksanaan akad massal sebanyak 71.000 unit pada 17 Desember 2026 mendatang.
Menanggapi rencana percepatan tersebut, Edi mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada pengejaran kuantitas semata, melainkan tetap mengutamakan kemudahan akses bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
"Jangan sampai program rumah subsidi hanya terlihat baik dari sisi angka penyaluran, tetapi masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru masih kesulitan mengaksesnya, baik karena persoalan administrasi maupun kurangnya informasi. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat