70% Komponen Kapal RI Masih Impor

WE Online, Jakarta - Menteri Perindustrian Saleh Husin menyatakan akan mendorong pembangunan industri perkapalan nasional. Langkah itu dilakukan guna menjadikan Indonesia sebagai negara maritim.

"Presiden Joko Widodo bahkan sudah mewajibkan instansi dan BUMN membeli kapal dari galangan nasional. Artinya, industri perkapalan menjadi penyokong utama dan sekaligus penikmat kebijakan ini," tegas Saleh pada Forum Saudagar Bugis Makassar ke-15 Makassar, Selasa kemarin (28/7/2015).

Guna melapangkan jalan bagi pengusaha perkapalan menjadi pelaku utama industri ini, lanjutnya, pemerintah memberi insentif fiskal demi peningkatan daya saing industri perkapalan nasional, peningkatan kemampuan desain, dan rekayasa kapal melalui pemberdayaan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN).

Diharapkan, pemberian fasilitas tersebut menjadi jalan keluar dari masalah yang selama ini menghimpit industri perkapalan. Seperti, tingginya ketergantungan terhadap komponen impor yang mencapai 70% dari nilai total pembangunan sebuah kapal.

Di samping itu, galangan kapal nasional ketika membangun sebuah kapal masih dibebani dengan bea masuk impor komponen (sekitar 5-12 persen), PPN (sekitar 10 persen), serta suku bunga perbankan yang relatif masih tinggi (sekitar 13 persen).

Kompleksnya industri ini tentu membutuhkan kerja sama para pihak atau stakeholder, di antaranya industri pelayaran, industri komponen, pemerintah, biro klasifikasi, perbankan, dan asuransi.

"Ini laut-laut kita. Sudah seharusnya kapal-kapal yang mengarunginya adalah buatan Indonesia yang didukung industri lainnya dari komponen hingga institusi finansial," ujarnya.