WE Online, Jakarta - Jajaran pemimpin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan bertemu dengan sejumlah ulama untuk membahas polemik fatwa haram BPJS kesehatan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Kepala Komunikasi BPJS Kesehatan Ikhsan menjelaskan upaya itu dilakukan sebagai upaya untuk meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat mengenai fatwa yang dikeluarkan MUI.
Selain itu, dia pun berpendapat bahwa kabar yang berkembang di masyarakat dinilai keliru. Berdasarkan penelusuran pihak BPJS Kesehatan, MUI tidak pernah menyertakan secara eksplisit bahwa ada kata-kata bahwa BPJS haram.
"Kita lihat tidak ada kata-kata haram. Tidak ada kata-kata yang menyatakan BPJS haram," kata Ikhsan saat dihubungi di Jakarta, Kamis (30/7/2015). ?
Selain itu, dia juga menerangkan BPJS Kesehatan tidak patut dipersalahkan karena BPJS selama ini hanya berperan dalam menjalankan regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah dan DPR. Jika pemerintah dan DPR setuju merevisi UU untuk menindaklanjuti rekomendasi MUI maka BPJS siap melaksanakannya.
"Selama ini kita juga berjalan dengan regulasi yang sudah ada," imbuhnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Cahyo Prayogo