Jajaran Pengurus Forum Kontraktor Pembangunan Sarana SPPG-BGN APBN Tahun Anggaran 2025: Arifin Nababan, Ketua (tengah); Chandra Manggih, Wakil Ketua (kedua dari kiri); Sim Putra Bradley, Sekretaris Umum (kanan); Yusuf, Wakil Sekretaris (kiri); dan moderator Enriqco saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Kamis (6/8/2026). Arifin menjelaskan, 74 kontraktor SPPG APBN 2025 yang tergabung dalam Forum Kontraktor Pembangunan Sarana SPPG-BGN APBN Tahun Anggaran 2025 belum menerima pembayaran atas pekerjaan pembangunan SPPG-BGN di 22 provinsi di seluruh Indonesia, dengan nilai yang diperkirakan mencapai Rp800 miliar. Padahal, pembangunan sarana SPPG APBN Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan melalui mekanisme e-Katalog/Mini Kompetisi. Hingga akhir Maret 2026, tercatat sebanyak 315 titik pembangunan telah berjalan, dengan 66 titik telah mencapai progres 100 persen, sedangkan 249 titik lainnya masih dalam tahap penyelesaian sesuai kontrak. Dampak keterlambatan pembayaran tersebut menyebabkan gedung SPPG belum dapat dilakukan serah terima, sehingga kontraktor masih menanggung berbagai biaya operasional, perawatan, dan listrik yang jumlahnya tidak sedikit. Selain itu, keterlambatan pembayaran juga menimbulkan dampak ekonomi yang luas. Ribuan tenaga kerja yang bergantung pada keberlanjutan proyek, perusahaan pemasok material, vendor jasa, dan pelaku UMKM lokal ikut terdampak. Di sisi lain, kontraktor juga masih harus memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemasok, subkontraktor, dan lembaga pembiayaan, di samping beban bunga pinjaman serta biaya operasional yang terus berjalan. Arifin menambahkan, forum sebelumnya telah menyampaikan enam kali surat permohonan audiensi kepada Kepala Badan Gizi Nasional untuk memperoleh kejelasan dan kepastian pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan positif.
