Guna membantu mengurangi kesenjangan pendapatan mulai tahun 2016, United Nations Development Programme (UNDP) akan membantu Pemerintah Indonesia memberdayakan masyarakat petani dengan pendekatan kelembagaan koperasi.
Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta mengatakan koperasi telah diakui dan dipilih oleh UNDP untuk mewadahi para petani dalam mengembangkan usahanya. Ia mengatakan praktik ini telah diyakini berkembang sebagaimana terjadi di kawasan Eropa, Amerika, dan Asia seperti Jepang, Korea, dan Taiwan.
"Pemberdayaan kelembagaan masyarakat tani dalam wadah koperasi akan dibiayai dari dana proyek yang bersumber dari program global fund (global environment facility)," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (28/8/2016).
I Wayan Dipta menyampaikan program ini akan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat tani melalui koperasi sehingga terjadi peningkatan produktivitas, kualitas, dan daya saing dari komoditas pertanian unggulan yang dikembangkan di kawasan Nusa Tenggara Timur dan daerah lain yang tertinggal.
"Petani akan didorong mengembangkan pertanian yang ramah lingkungan atau green agricultural products terutama untuk komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, kopi, kakao, kemiri, dan rempah rempah," ujarnya.
Lebih lanjut, kata Wayan, untuk di NTT akan dibina dan dikembangkan 100 unit koperasi dan untuk daerah lain sedang diidentifikasi bersama UNDP.
"Sebagai langkah awal akan dirapatkan dengan stakeholders di daerah serta dipetakan masalah yang dihadapi dan disusun rencana aksi untuk intervensi yang akan dilakukan. Untuk tahun 2016 akan dimulai di NTT," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
