Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Defisit Anggaran, Biaya Pelabuhan Somber Akan Pinjam Perusda

Defisit Anggaran, Biaya Pelabuhan Somber Akan Pinjam Perusda Kredit Foto: Andi Aliev
Warta Ekonomi, Balikpapan -

Meski Pemerintah Kota Balikpapan masih mengalami defisit APBD 2016, namun program mengaktifkan kembali Pelabuhan Somber, Balikpapan Utara, tetap akan dilaksanakan di akhir tahun 2016 mendatang.

Wakil Wali Kota Rahmad Mas'ud mengatakan bahwa untuk mengaktifkan Pelabuhan Somber tidak membutuhkan biaya besar karena pelabuhan sudah ada. Menurutnya, yang diperlukan saat ini melengkapi fasilitas pendukung pelabuhan seperti infrastruktur sadar kapal, terminal, pembenahan area parkir, mushola, dan termasuk perizinan.

"Kita mau sempurnakan dulu, setting dulu baru kita operasikan. Duitnya kan itu berapa sih kan pelabuhan sudah jadi. Infrastruktur tidak seberapalah," katanya di Balikpapan, Rabu (5/10/2016).

Dia menegaskan bahwa untuk kebutuhan Pelabuhan Somber tidak memakan biaya banyak. Dia mengaku sudah memiliki hitungan biaya yang dibutuhkan, namun belum bersedia mengungkapkan. "Itu enggak banyak itu. Enggak banyak. Enggak sampai segitu (Rp30 miliar). Mau tahu jumlah? Nanti saya kasih tahu," ujarnya.

Jika APBD sedang mengalami defisit, menurutnya, anggaran bisa diambil dari Perusda Balikpapan. "Kan di sini juga masih ada perusda. Pinjam dana perusda kan bisa kalau tidak banyak," tandasnya.

Masalah finalisasi pelabuhan, tambahnya, terus dikomunikasikan dan kordinasi dengan seluruh pihak terkait? termasuk SKPD terkait, wali kota, DPRD kota perusahaan daerah Balikpapan termasuk dengan Kementerian Perhubungan.

Terpisah Kepala Dinas Perhubungan Kota Sudirman Djayaleksana mengaku selesai melakukan inventarisasi kebutuhan dan kelengkapan-kelengkapan untuk mengaktifkan kembali Pelabuhan Somber sebagai pelabuhan antar-pulau bagi penumpang dan sembako.

"Kelengkapan itu harus disiapkan agar masyarakat bisa berkegiatan di sana. Ini memang harus dilengkapi sebagai syarat. Kalau memang itu bisa dipenuhi karena setelah konsultasi dengan kementerian itu perizinan harus dari nol lagi," katanya.

Menurutnya, untuk mendapatkan izin Kementerian Perhubungan maka syarat kelengkapan harus dipenuhi dahulu. "Jadi kalau ditanya kapan tergantung kita memenuhi persyaratan tadi," tandasnya.

Disinggung soal anggaran, Sudirman mengakui belum menghitung rencana anggaran dari persyaratan yang diajukan untuk kelengkapan pelabuhan. "Itu belum kita hitung. Kalau dibilang susah juga untuk realisasi enggak juga karena bergantung pada anggaran nanti," pungkasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Andi Aliev
Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: