Pakar: Perkuat Divisi Cyber di Kementerian Saja Kurang Efektif

Pakar Keamanan Cyber dan Komunikasi Pratama D Persadha mengatakan pembentukan Badan Cyber Nasional (BCN) di Indonesia perlu dilanjutkan.

"Pembentukan BCN di republik ini sangat diperlukan," kata Pratama Persadha pada acara Seminar Nasional "Defence and Security Technology" di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Sabtu (8/10/2016).

Pernyataan tersebut disampaikan terkait pembatalan pembentukan BCN oleh pemerintah. Menurut dia, jika dibatalkan, maka pemerintah perlu memperkuat satu lembaga atau instansi sebagai "leader" yang khusus menangani permasalahan ruang cyber di Indonesia.

Ia mengatakan jika hanya memperkuat divisi-divisi cyber di berbagai kementerian atau lembaga bisa saja menjadi kurang efektif. Pasalnya, menurut dia, setiap lembaga mempunyai tugas yang berbeda-beda sehingga dikhawatirkan menjadi tidak fokus mengintegrasikan pertahanan cyber negara.

Pratama yang juga Chairman Communication and Information System Security Research Centre (CISSReC) tersebut menjelaskan aspek pengawasan, pertahanan, penyerangan pada ranah cyber yang tidak fokus dikhawatirkan akan menjadi sia-sia.

"Badan cyber nasional ini diperlukan sebagai penjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini juga terkait banyak untuk kepercayaan asing pada keamanan infrastruktur kita terutama terkait perbankan dan dunia usaha lainnya," katanya.

Dia menambahkan, pengguna internet di Indonesia yang jumlahnya mencapai lebih dari 90 juta orang perlu mendapat perlindungan.

"Lebih dari itu, BCN juga akan melindungi sistem pemerintahan negara yang sekarang ini sudah terintegrasi dan terdigitalisasi," katanya.

Untuk itu, dia mengusulkan agar pemerintah segera menyiapkan lembaga khusus yang bertanggung jawab terhadap keamanan cyber. Ant.