Menteri Susi Sebut Kejahatan Perikanan Sering Dibarengi Kejahatan Lain

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan "illegal fishing" (kejahatan perikanan) hampir selalu dibarengi bentuk kejahatan lainnya.

"Hampir selalu tidak hanya saja melanggar Undang-Undang (UU) Perikanan, tetapi dibarengi dengan kejahatan-kejahatan lainnya," kata Menteri Susi dalam pembukaan "The 2nd International Symposium on Fisheries Crime" di Gedung Agung,Yogyakarta, Senin (10/10/2016).

Menurut dia, bentuk kejahatan lain yang menyertai "illegal fishing" itu di antaranya seperti perdagangan orang, perbudakan, pencucian uang, korupsi, hingga penyelundupan satwa terlarang.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap 1,132 kapal eks-asing, "illegal fishing" memiliki elemen lintas negara dan dilakukan secara terorganisasi. Oleh sebab itu, menurut dia, kerja sama antarnegara sangat penting untuk mengungkap jaringan di balik kejahatan perikanan ini Menurut Susi, Indonesia saat ini mendukung agar kejahatan perikanan dapat diakui sebagai kejahatan lintas negara terorganisasi berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melawan kejahatan transnasional terorganisasi (UNTOC).

"Kami yakin pengakuan ini dapat mempermudah kerjasama antar negara untuk memberantas kejahatan perikanan," kata dia.

Meski demikian, dibanding negara lainnya, Susi menilai, saat ini Indonesia cukup terdepan dalam pemberantasan kejahatan perikanan.

"Negara kita ini sudah sangat maju, dalam pemberantasan kejahatan perikanan Indonesia memimpin dibanding negara-negara lainnya," kata dia.

Penyelenggaraan "The 2nd International Symposium on Fisheries Crime" yang berlangsung 10-11 Oktober di Yogyakarta itu melanjutkan keberhasilan simposium yang pertama kali diadakan di Cape Town, Afrika Selatan pada bulan Oktober tahun 2015.

Simposium ini merupakan wadah berkumpulnya para ahli, praktisi, pejabat pemerintah, dan aparat penegak hukum untuk bertukar pikiran dan pengalaman sehingga dapat menghasilkan terobosan dalam menangani kasus-kasus kejahatan perikanan.

Simposium yang dihadiri perwakilan dari 45 negara dari 5 benua, yaitu Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia itu diselenggarakan melalui kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Norwegia, UNODC, dan PescaDOLUS Network at Nelson Mandela Metropolitan University. (Ant)