Kotabaru Peroleh Banyak Manfaat E-Goverment

Bupati Kotabaru, Kalimantan Selatan, H Sayed Jafar menyatakan, Kotabaru akan memperoleh banyak manfaat apabila menerapkan pelayanan berbasis elektronik atau E-government.

"Di antaranya, meningkatnya pelayanan publik dengan banyak menghemat waktu dan dana," kata Bupati usai menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding dengan Pemerintah Kota Surabaya, Jumat (11/11/2016).

Dengan sistem ini, lanjut Sayed Jafar, akan meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih cepat, efektif, efisien serta ekonomis, sehingga tercipta pemerintahan transparan dan akuntabel.

Sekretaris Daerah Kotabaru H Suriansyah menambahkan, pihaknya sangat menyambut baik kesepakatan ini dan akan segera menindaklanjuti secara teknis.

Asisten Pemerintahan Setda Kotabaru H Hariansyah, sistem e-government akan diimplementasikan dalam dua hal. Yakni, kerangka kerja sama daerah dalam bentuk Nota Kesepakatan Bersama, dan selanjutnya pengembangan kapasitas dan transfer informasi dalam bentuk workshop yang akan difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara itu, penandatanganan nota kesepakatan bersama yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Sidoarjo juga disaksikan oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang serta beberapa Kepala Daerah lainnya yang juga melakukan kerja sama.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, mengatakan kerja sama yang dilakukan ini adalah untuk membangun peradaban baru bangsa Indonesia, yang lebih efektif dan efisien yang sangat ditentukan oleh karakter pemimpin.

Penggunaan teknologi dalam pemerintahan sebenarnya sudah dapat dilakukan sejak dulu sebagai suatu inovasi. KPK terus berupaya untuk melakukan pencegahan terjadinya korupsi, karena tidak mudah untuk langsung melakukan penindakan atau penangkapan. "Koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi menjadi sangat penting.

Sementara itu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, menegaskan teknologi informasi diperlukan karena pemerintah Kota Surabaya memerlukan dana untuk pembangunan lainnya, sehingga semua biaya operasional pemerintahan harus secara elektronik.

Pelayanan online akan menyingkat waktu dan menghemat biaya, bahkan mengatasi kemacetan jalan. Dana yang dihemat dari penggunaan kertas saja hampir Rp30 miliar. (Ant).