'Open Government Indonesia' Resmi Diluncurkan

WE Online, Jakarta - Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan koalisi masyarakat sipil penggagas gerakan keterbukaan pemerintah meluncurkan kembali Open Government Indonesia (OGI) sebagai platform pelembagaan partisipasi publik.

Deputi Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menyampaikan bahwa melalui platform ini akan dihasilkan Rencana Aksi OGI yang disusun secara partisipatoris dan akan dijalankan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka, lebih partisipatif, dan akuntabel.

"Implementasi OGI merupakan salah satu agenda prioritas pembangunan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Upaya ini akan dinisiasi dengan mengikutsertakan dan menjaring seluas-luasnya aspirasi publik dalam rangka mendapatkan pemetaan kebutuhan publik," katanya dalam rilis pers yang diterima di Jakarta, Senin (7/12/2015).

Yanuar mengatakan proses penjaringan aspirasi publik dilakukan secara offline melalui kunjungan tim gabungan pemerintah dan masyarakat sipil ke tiga daerah terpilih, yaitu Kabupaten Bojonegoro, Kota Makassar, dan Provinsi DI Aceh, serta secara online dengan mengundang masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui situs opengovindonesia.org.

"Hasil pemetaan aspirasi publik kemudian akan dibahas bersama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta mitra masyarakat sipil dalam tujuh tema besar, yaitu pelayanan publik, transparansi anggaran, penegakan hukum, lingkungan dan sumber daya alam, parlemen, pembangunan desa, dan tata kelola data, untuk kemudian disusun menjadi Rencana Aksi OGI dua tahunan (2016-2017)," paparnya.

Ia menyampaikan pelembagaan kemitraan pemerintah-publik yang diupayakan melalui OGI bersifat fundamental dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan terpercaya yang sejalan dengan Nawa Cita.

"Melalui peranan OGI akan dikonsolidasikan berbagai inisiatif keterbukaan termasuk anti-korupsi seperti strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi, e-government, extractive industry transparency initiative (EITI), perizinan terpadu satu pintu, dan inisiatif lainnya untuk menghasilkan capaian yang lebih optimal," jelasnya.

Untuk itu, Yanuar mengajak publik buat berpartisipasi dan menyampaikan aspirasinya dalam penyusunan Rencana Aksi OGI.

Sementara itu, Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo mengemukakan pelibatan partisipasi publik yang luas dan substansial merupakan langkah penting untuk pembangunan yang lebih inklusif.

"OGI menganut prinsip co-creation dalam penyusunan rencana kerjanya. Artinya, rencana kerja tidak hanya dibuat dan diputuskan pemerintah, tetapi dibuat dan diputuskan pemerintah bersama masyarakat sipil dan publik luas. Hasilnya, prioritas-prioritas perbaikan layanan dan pembangunan yang sebelumnya luput dari program kerja pemerintah dapat terjaring dan karena proses kerjanya harus terbuka, publik dapat mengawasinya secara ketat," pungkasnya.