Setnov Jadi Ketua DPR, Golkar Bantah Ada Campur Tangan Jokowi

Ketua DPP Partai Golkar Zainudin Amali membantah tudingan dari rekan sesama partainya sendiri Ahmad Doli Kurnia yang menyebut pencongkelan Ade Komarudin (Akom) sebagai Ketua DPR RI ada intervensi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Amali, tudingan tersebut tak berdasar sebab hal itu merupakan keputusan dari internal partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Saya kira itu keputusan internal partai dan tak ada campur tangan pihak manapun. Sehingga kita berharap tak timbulkan dampak apapun. Jadi Presiden pagi tadi sudah tegaskan ini jadi keputusan Golkar dan keputusan DPR, sekali lagi saya sampaikam tak ada intervensi dan campur tangan dari pihak manapun," kata Amali di Gedung DPR, Senayan, Selasa (22/11/2016).

Anggota Komisi I DPR RI ini menambahkan setiap partai politik mempunyai mekanisme internal untuk mengambil setiap kebijakan organisasinya. Didalam Partai Golkar sendiri, lanjut Amali, forum tertinggi pengambilan keputusan ada di dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar. Dan setiap kader harus mematuhi keputusan yang diambil dalam forum tertinggi tersebut.

"Tapi biasanya kalau sudah keputusan pleno partai tentunya akan menjadi penugasan kepada setiap kader, siapapun bukan hanya kepada Pak Novanto tapi kepada semua kader. Kalau sudah diputuskan melalui pleno partai harus mematuhi itu," terangnya.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, keputusan dikembalikannya posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait kasus "Papa Minta Saham" yang menyeret nama Novanto. Keputusan MK tersebut dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang tidak pernah menjatuhi hukuman untuk Novanto.

"Sudah bulat. Tinggal tunggu waktu melihat perkembangan politik ke depan," ujar Nurdin, saat dihubungi, Senin (21/11/2016).

Sementara itu, Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, selanjutnya DPP juga akan berkomunikasi dengan internal partai seperti Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan Dewan Kehormatan. Ia menegaskan, wacana pengembalian kursi Ketua DPR bukan karena performa Ade, melainkan untuk mengembalikan wibawa partai.

"Enggak ada salah apa-apa. Ini soal etika dan wibawa partai. Tapi yang penting, ada kesepakatan mengembalikan posisi seperti semula," kata Yorrys.