Cegah Pengangguran, Indonesia Butuh Tiga Juta Lapangan Pekerjaan

Indonesia membutuhkan tiga juta lapangan pekerjaan baru setiap tahunnya untuk mencegah melonjaknya angka pengangguran, kata Ketua Bidang Ketenegakerjaan Asosisasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Harijanto.

Pernyataan tersebut disampaikan Harijanto dalam sebuah rapat paripurna yang merupakan bagian dari Pertemuan Regional Asia Pasifik (APRM) yang diselenggarakan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) di Nusa Dua, Bali, Kamis (8/12/2016).

Ia menegaskan bahwa APINDO terus berusaha untuk membekali para pekerja dengan kemampuan-kemampuan yang dapat mempersiapkan mereka untuk dunia kerja.

"Namun usaha kami untuk terus mengembangkan kemampuan para pekerja saat ini menghadapi tantangan, karena dalam dua tahun terakhir, Indonesia hanya menciptakan dua juta lapangan pekerjaan, sementara untuk mencegah naiknya angka pengangguran, kita membutuhkan tiga juta lapangan pekerjaan setiap tahunnya," kata Harijanto.

Dirjen ILO Guy Ryder mengatakan bahwa banyak negara-negara di dunia yang saat ini berjuang untuk menciptakan lapangan kerja, disebabkan oleh lemahnya pergerakan ekonomi dunia.

"Secara global, kita harus menggerakan ekonomi dunia lebih cepat lagi," kata Ryder.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan kejuruan, Ia yakin bahwa membekali pekerja dengan kemampuan yang sesuai sangatlah penting, terutama dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN.

"Menurut kalkulasi kami, skema Masyarakat Ekonomi ASEAN dapat menciptakan 14 juta lapangan pekerjaan, tentu kemampuan yang sesuai harus dimiliki oleh para pekerja untuk dapat menarik pekerjaan-pekerjaan ini masuk," katanya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta beberapa kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk bekerjasama dalam membuat sekolah dan pusat pelatihan kejuruan.

"Berkaitan dengan vokasional school dan vokasional training agar besar-besaran, jangan diceritain kalau hanya 1.000, 2.000, 10.000, yang kita butuhkan jutaan," kata Jokowi.

Jokowi memerintahkan Kementerian Rist dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sejumlah BUMN untuk bekerjasama membentuk sekolah kejuruan dan pusat pelatihan di daerah-daerah serta mendorong swasta ikut program tersebut.

"Agar swasta juga ikut bergerak dalam bidang ini, terutama yang vokasional training, sehingga muncul, apa lembaga-lembaga vokasional training di daerah dari swasta yang kita inginkan," ujarnya. (Ant)